Konflik di Darfur, Oposisi Setuju Gencatan Senjata dengan Pemerintah
Rabu, 24 Februari 2010 12:52 WIB
TEMPO Interaktif, Kelompok oposisi terbesar di Sudan setuju menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah untuk mengakhiri konflik di Darfur. Pemerintah akan membagi kekuasaan.
Dokumen kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani, Selasa, di Qatar menyebutkan soal pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan kelompok oposisi Keadilan dan Gerakan Kesetaraan (Jem).
Koresponden Al Jazeera Zeina Awad melaporkan dari Doha, kedua belah pihak sepakat atas pembagian posisi di pemerintahan. Selain itu dalam dokumen kesepakatan itu dinyatakan pula Jem tetap bisa menjadi kelompok oposisi.
"Ada banyak bentuk kesepakatan yang dibicarakan," jelas Awad. "Namun, poin terbesar Jem sepertinya menginginkan menjadi pemain politik terbesar di Sudan."
Selama ini konflik yang berlangsung selama tujuh tahun terakhir di Darfur itu bersumber dari perlawanan penduduk asli dari etnis Afrika melawan suku bangsa Arab yang mendominasi posisi di pemerintahan Khartoum. Konflik tersebut telh menelan korban jiwa 10 ribu orang.
Gencatan senjata di Sudan antara kelompok-kelompok perlawanan dengan pemerintah bukan kali ini saja. Namun hampir seluruh kesepakatan gencatan senjata berumur pendek. Oleh karena itu pemilihan umum di Sudan mendatang dan tekanan dunia internasional terhadap pemerintah, bisa menjadi batu loncatan oposisi untuk meraih kekuasaan. Tetapi, pejabat pemerintahan mengingatkan 15 Maret merupakan batas akhir penandatanganan kesepakatan damai.
"Setelah menandatangani kesepakatan, dilanjutkan pada perundingan," kata Adrees Mahmoud, wakil Jem bermarkas di Eropa sekaligus yang akan menandatangai kesepatan di Qatar.
El Sading el-Faqih, mantan penasihat Presiden Sudan mengatakan kepada Al Jazeera di Qatar, "Detail kerangka kerja mulai dibicarakan dan kesepakatan damai dapat berlanjut saat semua partai terlibat."
"Intinya, seluruh partai menjadi bagian dari kesepakatan damai. Saya pikir para mediator akan mewujudkannya, ini penting bagi siapa saja." katanya.
Jem dipimpin Khalil Ibrahim, mantan menteri di pemerintahan Sudan sebelum dia bergabung dengan kelompok pemberontak di Darfur. Dia meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar April mendatang agar supaya kelompoknya bisa ambil bagian.
ALJAZEERA | CHOIRUL
Dokumen kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani, Selasa, di Qatar menyebutkan soal pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan kelompok oposisi Keadilan dan Gerakan Kesetaraan (Jem).
Koresponden Al Jazeera Zeina Awad melaporkan dari Doha, kedua belah pihak sepakat atas pembagian posisi di pemerintahan. Selain itu dalam dokumen kesepakatan itu dinyatakan pula Jem tetap bisa menjadi kelompok oposisi.
"Ada banyak bentuk kesepakatan yang dibicarakan," jelas Awad. "Namun, poin terbesar Jem sepertinya menginginkan menjadi pemain politik terbesar di Sudan."
Selama ini konflik yang berlangsung selama tujuh tahun terakhir di Darfur itu bersumber dari perlawanan penduduk asli dari etnis Afrika melawan suku bangsa Arab yang mendominasi posisi di pemerintahan Khartoum. Konflik tersebut telh menelan korban jiwa 10 ribu orang.
Gencatan senjata di Sudan antara kelompok-kelompok perlawanan dengan pemerintah bukan kali ini saja. Namun hampir seluruh kesepakatan gencatan senjata berumur pendek. Oleh karena itu pemilihan umum di Sudan mendatang dan tekanan dunia internasional terhadap pemerintah, bisa menjadi batu loncatan oposisi untuk meraih kekuasaan. Tetapi, pejabat pemerintahan mengingatkan 15 Maret merupakan batas akhir penandatanganan kesepakatan damai.
"Setelah menandatangani kesepakatan, dilanjutkan pada perundingan," kata Adrees Mahmoud, wakil Jem bermarkas di Eropa sekaligus yang akan menandatangai kesepatan di Qatar.
El Sading el-Faqih, mantan penasihat Presiden Sudan mengatakan kepada Al Jazeera di Qatar, "Detail kerangka kerja mulai dibicarakan dan kesepakatan damai dapat berlanjut saat semua partai terlibat."
"Intinya, seluruh partai menjadi bagian dari kesepakatan damai. Saya pikir para mediator akan mewujudkannya, ini penting bagi siapa saja." katanya.
Jem dipimpin Khalil Ibrahim, mantan menteri di pemerintahan Sudan sebelum dia bergabung dengan kelompok pemberontak di Darfur. Dia meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar April mendatang agar supaya kelompoknya bisa ambil bagian.
ALJAZEERA | CHOIRUL
