TEMPO Interaktif, Phnom Penh - Kamboja, Rabu (11/11), menolak permintaan Thailand untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Keputusan itu mengancam akan memperburuk krisis politik Thailand.
Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan menolak mengekstradisi jutawan itu -- yang terdepak dalam kudeta 2006 dan dihukum dua tahun untuk kasus penyogokan --hanya beberapa detik setelah pejabat dari Kedutaan Thailand di Phnom Penh menyerahkan permintaan itu.
"Kamboja menganggap penuntutan dan proses hukum terhadap Yang Mulia Mr. Thaksin Shinawatra sebagai sebuah proses bermotivasi politik," kata kementerian.
Pernyataan itu mengatakan tidak mengakui dakwaan itu karena Thaksin dijatuhkan oleh militer setelah terpilih secara demokratis oleh masyarakat Thailand.
"Mempertimbangkan realitas ini... Kamboja tidak dalam posisi untuk melakukan penahanan sementara guna melakukan ekstradisi," kata pernyataan itu.
Penolakan itu kemungkinan membuat marah otoritas Thailand, yang sebelumnya kecewa atas kedatangan mantan jutawan telekomunikasi itu di Kamboja, Selasa, untuk menjalankan tugas sebagai penasihat ekonomi pemerintah.
Perselisihan diplomatik itu dapat merusak upaya para pemimpin Asia Tenggara untuk merancang sebuah blok bersatu dalam pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama hari Minggu di Singapura. Pertemuan itu yang pertama antara pemimpin Amerika dan 10 anggota ASEAN.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
