Greenpeace Tuntut ASEAN Terapkan Zero Deforestasi  

Reporter

Editor

Minggu, 25 Oktober 2009 14:12 WIB

TEMPO/Ramdani

TEMPO Interaktif, Hua Hin - Lembaga advokasi lingkungan global, Greenpeace, menuntut Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara mengambil posisi lebih tegas dalam usaha mitigasi perubahan iklim.

“Kesepuluh negara di kawasan ini harus setuju menerapkan kebijakan zero deforestasi untuk melindungi hutan,” kata penasehat politik Greenpeace untuk Asia Tenggara, Zelda Soriano

Zelda mengaku kecewa pernyataan bersama ASEAN soal perubahan iklim tidak memuat
angka-angka komitmen yang spesifik dalam penurunan emisi karbon. Dia menampik alasan
sejumlah pemimpin ASEANyang mengaku sengaja tidak menyebutkan angka konkret untuk mengamankan posisi negosiasi negara-negara berkembang dalam perundingan Kopenhagen, Desember depan. “Itu hanya alasan saja,” katanya keras.

ASEAN sendiri sudah memiliki Traktat Perlindungan Alam dan Sumber Daya Alam, yang ditandatangani pada 1995 silam. Selain itu ada juga sejumlah perjanjian dan deklarasi untuk konservasi alam. “Jadi, sebenarnya ASEAN tidak mulai dari nol dalam usahanya memitigasi perubahan iklim,” kata Zelda. Yang diperlukan saat ini, kata dia, adalah sebuah kerangka kerja regional untuk perlindungan alam dan pengurangan emisi karbon. “Kalau itu tidak ada, maka kebijakan nasional masing-masing negara di kawasan ini tidak akan berguna,” katanya.

Greenpeace sendiri siap bekerjasama dengan Sekretariat Asean untuk membantu merumuskan kebijakan regional untuk perubahan iklim. Selain itu, lembaga ini juga sudah menyiapkan usulan untuk pengembangan energi alternatif di kawasan. “Kami menolak penggunaan nuklir dan bahan bakar nabati (bio-fuel) sebagai alternatif,” katanya. Nuklir beresiko besar, sementara biofuel berbahaya untuk ketahanan pangan jangka panjang.

Sumber Tempo yang aktif dalam pembahasan di KTT Asean kali ini mengakui masih ada perbedaan sikap antar negara Asean soal perubahan iklim. Indonesia menolak jika pembakaran hutan dituding sebagai penyumbang terbesar emisi karbon. Sementara, sebagian negara lain, menolak skema perlindungan alam yang biayanya dibebankan pada negara maju. “Sebagian negara paham pentingnya membahas perubahan iklim, namun tidak sepakat pada solusinya, sementara sebagian yang lain masih berusaha memahami kenapa isu ini penting dibahas,” katanya.

Ketidaksamaan persepsi itu nampak dari sikap aparat keamanan Thailand yang membubarkan paksa unjukrasa Greenpeace di lokasi KTT Asean kemarin. Unjukrasa sepuluh orang berkaos hijau itu semula hendak mendorong bola dunia raksasa ke lokasi KTT Asean di Hotel Dusit Thani, Hua Hin.

WAHYU DHYATMIKA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

32 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

32 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

32 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

32 hari lalu

Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.

Baca Selengkapnya

Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

34 hari lalu

Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.

Baca Selengkapnya

Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

39 hari lalu

Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan

Baca Selengkapnya

Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

39 hari lalu

Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.

Baca Selengkapnya

OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

42 hari lalu

OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.

Baca Selengkapnya

Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

42 hari lalu

Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.

Baca Selengkapnya

Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

57 hari lalu

Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?

Baca Selengkapnya