Sebuah sumber yang dekat dengan Sangha, komunitas para Bhiksu Budha, mengatakan 13 Bhiksu di Meiktila dan 10 Bhiksu di Kyaukpadaung di wilayah Mandalay, Burma tengah, telah ditangkap aparat junta penguasa pada akhir September, dalam usaha penguasa junta militer Burma untuk mengurangi potensi munculnya gelombang demonstrasi para Bhiksu secara besar-besaran.
Seorang pejabat di Meiktila yang tak mau disebut namanya mengatakan beberapa Bhiksu dari Biara Nagar Yone juga telah ditangkap.
Kelompok advokasi hak asasi manusia Burma di pengasingan, Asosiasi Advokasi untuk Tahanan Politik Burma (AAPP/the Assistance Association for Political Prisoners-Burma), di Thailand, mengatakan telah mengkonfirmasi adanya penangkapan sejumlah belasan Bhiksu dalam dua bulan terakhir. "Lebih dari 20 Bhiksu telah ditangkap sepanjang September," ujar Bo-Kyi, aktivis AAPP di Thailand," kami juga mendapatkan laporan ada tujuh bhiksu yang ditangkap pada akhir-akhir ini."
AAPP mengatakan penangkapan itu terjadi di Negara Bagian Arakan, Rangoon, Mandalay, dan Magwe.
Saat ini diperkirakan ada 224 Bhiksu yang berada dalam penjara, diantara 2.119 tahanan politik yang memenuhi penjara-penjara Burma, demikian laporan AAPP, jumlah ini tidak termasuk para Bhiksu yang ditangkap dalam dua bulan terakhir ini.
Pada bulan September lalu, rezim penguasa Burma mengumumkan pembebasan massal para tahanan. Jumlah tahanan politik yang dibebaskan 127 orang, termasuk empat orang Bhiksu. Mereka diantara 7.114 tahanan yang mendapatkan pengampunan dan pembebasan secara massal.
Aliansi Bhiksu Burma, yang memimpin dan mengorganisasi demonstrasi besar-besaran para Bhiksu pada 2007, telah meminta rezim untuk meminta maaf atas penyerangan dan penangkapan para Bhiksu di Pakokki dua tahun yang lalu, dan meminta agar junta membebaskan semua tahanan politik para Bhiksu.
Aliansi memberikan deadline pada rezim pada 3 Oktober bulan ini, untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan jika menolak, mereka mengancam akan menjalankan ajaran Budhism "patta nikujjana kamma' yaitu memboikot untuk menerima sedekah dari kalangan penguasa serta menolak memberikan layanan keagamaan kepada aparat penguasa beserta seluruh keluarganya.
Namun hingga kini, rezim penguasa pemerintah belum memberikan respon.
IRRAWADDY l WAHYUANA
