Koran ini melaporkan, Than Shwe pada sebuah acara, Jumat (9/10), dihadapan para purnawirawan militer, mengatakan bahwa perubahan pada sistem di parlemen, perubahan kepartaian, dan perbedaan kepercayaan akan diterima dan terjadi dalam masa-masa mendatang.
Than Shwe juga memperingatkan agar partai-partai itu menghindari apapun yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara.
Namun hingga kini, pihak junta masih belum pernah memberikan keterangan resmi yang memastikan kapan pemilu itu akan diadakan dan siapa saja partai politik peserta pemilu dan mekanismenya. Spekulasi sebelumnya mengatakan Pemilu itu kemungkinan akan diadakan pada bulan Maret atau Mei tahun depan. Namun hingga kini masih belum pernah diumumkan bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraannya.
Pernyataan Than Shwe itu dibuat bersamaan waktu dengan diperbolehkannya pemimpin oposisi dan tokoh prodemokrasi Burma Aung San Suu Kyi melakukan pembicaraan khusus dengan para diplomat barat, dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, pada Jumat (9/10), di Yangoon.
Nyan Win, pangacara Suu Kyi dan jurubicara National League for Democracy, mengatakan pembicaraan Suu Kyi dan para diplomat barat itu, membicarakan tentang masalah sanksi ekonomi politik dari dunia internasional terhadap pemerintah junta militer Burma.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan sanksi ekonomi politik bagi junta militer Burma sejak 1990 ketika Aung San Suu Kyi memenangkan Pemilu demokratis yang kemudian digagalkan oleh junta militer.
VOANEWS l WAHYUANA
