Supachi Jaisamut, jurubicara pemerintah, mengatakan Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban telah menyetujui penggunaan Internal Security Act. Dan kabinet kini tengah mempertimbangkan memperluas jangkauan penggunaannya di wilayah-wilayah lain, diluar kawasan Dusit, jika kelompok kaos merah pendukung mantan perdana menteri terguling Thaksin Sinawatra, memobilisasi massa di tempat-tempat lain.
Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan penggunaan pakta yang mengijinkan aparat keamanan menangkap siapapun yang dinilai melawan pemerintah ini bertujuan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan tindakan kekacauan yang dilakukan kelompok UDD. Setelah kabinetnya menerima informasi UDD akan melakukan aksi rally panjang menentang pemerintah. "Meskipun para pemimpin UDD telah memberikan jaminan pada kami bahwa rally tidak akan menyebabkan masalah seperti pada aksi bulan April lalu, tetapi laporan intelijen mengatakan pemerintah harus waspada kemungkinan pihak ketiga memanfaatkannya untuk membuat kekacauan," ujar Abhisit. Pada bulan April, demonstrasi kelompok UDD secara besar-besaran telah membuat kantor-kantor pemerintah dan beberapa layanan publik di Bangkok macet total. "Sehingga pemerintah memutuskan untuk menerapkan Internal Security Act yang mengantisipasi kemungkinan terjadi kekacauan," ujar Abhisit.
Pemerintah Thailand mengumumkan keputusannya ini, Selasa (25/8) malam, di televisi. Dengan pemberlakuan Internal Security Act, aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk menangkap dan menginterogasi siapa saja yang dicurigai akan mengganggu keamanan untuk masa penahanan lebih dari 24 jam.
Menteri Keuangan Korn Cahtikavanij mengatakan dirinya sangat optimis penerepan Internal Security Act akan menjamin tempat-tempat publik dari ancaman kekacauan para demonstran. "Sektor bisnis dan layanan umum lebih percaya diri dengan adanya keputusan ini," ujar Cahtikavanij.
BANGKOKPOST l WAHYUANA
