TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan para pejabat keamanan senior pada Selasa malam untuk membahas kemungkinan mengakhiri konflik di Lebanon dan mengupayakan resolusi politik, demikian dilaporkan Anadolu, mengutip media Israel.

Pertemuan ini dilakukan setelah peningkatan jumlah korban militer Israel di sepanjang garis depan Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Israel Hayom, Netanyahu mengadakan sesi dengan para pejabat tinggi keamanan pada pukul 20.00 waktu setempat (18.00 GMT), dengan fokus pada garis depan utara Lebanon, prioritas operasional yang akan datang, dan menjajaki opsi-opsi penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik.

Surat kabar tersebut mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, "Waktu untuk mengakhiri perang di Lebanon semakin dekat dan kemungkinan hanya dalam hitungan minggu."

Namun, ia menekankan bahwa, "Pasukan tidak akan ditarik hingga tercapai resolusi yang memenuhi persyaratan keamanan Israel." AS, tambahnya, harus memberikan dukungan penuh pada kemampuan Israel untuk beroperasi secara bebas di Lebanon setelah perang berakhir.

Channel 12 Israel juga melaporkan bahwa pertemuan Netanyahu berlangsung di tengah penilaian keamanan yang menunjukkan bahwa negara pendudukan hampir mencapai tujuannya di front utara.

Menurut saluran tersebut, para pejabat keamanan percaya bahwa inilah saatnya untuk mengkonsolidasikan pencapaian tentara pendudukan ke dalam sebuah penyelesaian politik yang akan memungkinkan penduduk utara Israel untuk kembali ke rumah mereka.

Saluran ini juga mengatakan bahwa Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer memimpin negosiasi dengan pemerintah AS untuk mengamankan kesepakatan politik di Lebanon, yang bertujuan untuk mengimplementasikan "kesepakatan" yang dicapai oleh utusan AS Amos Hochstein dalam kunjungannya baru-baru ini ke Beirut. Kerangka kerja ini dilaporkan didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Channel 12, menambahkan bahwa kesepakatan yang diusulkan mencakup versi revisi dari resolusi tersebut, yang menyerukan pengerahan pasukan multinasional secara signifikan di wilayah tersebut untuk mencegah Hizbullah mendekati perbatasan.

Kabinet keamanan Israel sedang mendiskusikan syarat-syarat gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon selatan, di mana pasukan Israel sedang melakukan serangan darat, Menteri Energi Eli Cohen mengatakan.

"Ada beberapa diskusi, saya pikir ini masih akan membutuhkan waktu," kata Cohen kepada radio publik Israel.

Tuntutan Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 60 hari termasuk penarikan mundur Hizbullah ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari perbatasan Israel; pengerahan tentara Lebanon di sepanjang perbatasan; mekanisme intervensi internasional untuk menegakkan gencatan senjata, dan jaminan bahwa Israel akan mempertahankan kebebasan bertindak jika ada ancaman.

Menurut media Israel, penasihat Timur Tengah Presiden AS Joe Biden, Brett McGurk, dan utusan khusus Amos Hochstein akan menuju ke wilayah tersebut pada hari Rabu untuk bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan para pejabat Israel lainnya guna membahas syarat-syarat gencatan senjata dengan Hizbullah.

Tujuan mereka adalah untuk mengimplementasikan kesepakatan yang disiapkan oleh Hochstein, yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Menurut resolusi tersebut, yang mengakhiri perang terakhir Israel dengan Hizbullah pada 2006, hanya tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL yang akan dikerahkan di daerah selatan Sungai Litani Lebanon dekat perbatasan Israel.

ANADOLU | AL ARABIYA

Pilihan Editor: Khawatir Diserang Drone, Netanyahu Tunda Pernikahan Putranya