TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menginvasi Lebanon dengan alasan untuk menghancurkan Hizbullah, pasukan Israel menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB yakni UNIFIL. Mereka menyerang pos UNIFIL di Naqoura, Lebanon Selatan, yang menyebabkan dua penjaga perdamaian dari Kontingen Garuda terluka.

Setelah itu, pasukan penjaga perdamaian UNIFIL mengatakan dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang utama sebuah pangkalan dan masuk secara paksa sebelum fajar pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Setelah tank-tank itu pergi, peluru meledak sejauh 100 meter, melepaskan asap yang menyebar ke seluruh pangkalan dan membuat personel PBB sakit, kata juru bicara PBB.

“Penjaga perdamaian UNIFIL tetap berada di semua posisi dan bendera PBB terus berkibar,” demikian juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.

Pada Rabu, 9 Oktober 2024, UNIFIL melaporkan bahwa tentara Israel "dengan sengaja menembaki" kamera pemantau di markas UNIFIL di Naqoura, yang terletak di Lebanon selatan, dan berhasil melumpuhkannya. "Mereka juga dengan sengaja menembaki UNP 1-32A, tempat pertemuan Tripartit rutin diadakan sebelum konflik dimulai, merusak penerangan dan stasiun relai," kata UNIFIL. Serangan ini dianggap sebagai "pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB."

Serangan ini mendapat kecaman keras dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Kamis, 10 Oktober 2024, menyatakan bahwa dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL mengalami luka ringan saat sedang bertugas di menara pemantauan di markas kontingen Indonesia di Naqoura. Retno menegaskan bahwa "Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan tersebut" dan mendesak dilakukannya penyelidikan agar para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua prajurit TNI yang terluka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat dan kini dilaporkan dalam kondisi baik.

Apa Itu UNIFIL?

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) adalah Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1978 setelah invasi Israel ke Lebanon Selatan. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah Lebanon memulihkan kekuasaan di wilayah tersebut dan memastikan perdamaian serta keamanan internasional. Pasukan UNIFIL ditempatkan di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel dan berpatroli untuk mencegah aktivitas bermusuhan. Mandatnya diperbarui setiap tahun oleh Dewan Keamanan PBB.

Setelah perang antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006, mandat UNIFIL diperluas melalui Resolusi 1701, yang mengizinkan pasukan untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah mereka bebas dari senjata dan aktivitas bersenjata selain militer resmi. Pasukan ini juga bertanggung jawab melindungi warga sipil serta pekerja kemanusiaan yang menghadapi ancaman kekerasan.

Saat ini, UNIFIL memiliki sekitar 10.500 personel dari 50 negara, termasuk kontribusi signifikan dari Indonesia yang menempatkan ribuan prajurit TNI di berbagai satuan. TNI, selain bertugas di darat, juga berpartisipasi dalam Satgas Maritime Task Force untuk operasi laut. Mereka ditempatkan di wilayah operasi yang terbentang dari Sungai Litani di utara hingga Garis Biru di selatan, sebuah perbatasan yang dipetakan oleh PBB antara Lebanon dan Israel.

Meskipun misi UNIFIL bertujuan menjaga perdamaian, situasi di Lebanon tetap tegang. Bentrokan antara Israel dan Hizbullah di wilayah selatan Lebanon sering terjadi, dan pelanggaran udara oleh pesawat Israel terus menjadi masalah.

Hizbullah, meskipun secara efektif menguasai wilayah Lebanon Selatan, seringkali berselisih dengan UNIFIL karena keberadaan pasukan internasional dan pembatasan senjata di wilayah tersebut. Situasi ini diperburuk oleh pergerakan terbatas pasukan penjaga perdamaian di beberapa area, yang seringkali terhalang oleh kelompok-kelompok bersenjata di lapangan.

Resolusi 1701 juga mewajibkan UNIFIL untuk melaporkan semua pelanggaran kepada Dewan Keamanan PBB, dan Sekretaris Jenderal PBB secara rutin memberikan laporan terkait situasi dan perkembangan misi ini. Meski begitu, masalah seperti pelanggaran wilayah udara oleh Israel dan keberadaan senjata ilegal di luar kendali negara tetap menjadi tantangan besar bagi misi perdamaian ini.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | DEWI RINA CAHYANI | IDA ROSDALINA
Pilihan editor: Sekjen PBB: Serangan Terhadap Pasukan Perdamaian PBB Adalah Kejahatan Perang