TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara tersebut setelah berminggu-minggu protes terhadap pemerintahannya yang menewaskan ratusan orang.

Hasina, 76 tahun, berhenti dari jabatannya pada Senin, 5 Agustus 2024, setelah protes yang dipimpin oleh para mahasiswa pada bulan lalu yang menentang sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan berubah menjadi seruan populer untuk pemecatannya - krisis politik terburuk yang pernah terjadi selama 15 tahun masa pemerintahannya.

Ketika puluhan ribu orang mengepung kantor-kantor pemerintahan dan tempat tinggal di ibu kota Dhaka, Hasina melarikan diri dengan menggunakan sebuah helikopter militer bersama saudara perempuannya. Ia telah mendarat di New Delhi, menurut laporan media India.

Dalam sebuah pidato di hadapan rakyatnya, Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengumumkan bahwa sebuah pemerintahan sementara akan menjalankan negara berpenduduk 170 juta jiwa ini, tanpa memberikan rinciannya.

Berikut adalah beberapa reaksi global terhadap penggulingan Hasina dan kerusuhan di negara tersebut:

Tarique Rahman, penjabat ketua oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh Rahman

Rahman yang tinggal di pengasingan di Inggris, mengatakan di X bahwa "pengunduran diri Hasina membuktikan kekuatan rakyat." "Bersama-sama, mari kita bangun kembali Bangladesh menjadi negara yang demokratis dan maju, di mana hak-hak dan kebebasan semua orang terlindungi," ia mendesak.

Kantor PM Inggris

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan kekerasan dan "korban jiwa yang signifikan, termasuk pelajar, anak-anak dan petugas penegak hukum", dan mengatakan bahwa hal tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".

"Hak untuk melakukan protes damai harus dilindungi dan tidak boleh menggunakan kekerasan dan kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk membebaskan semua pengunjuk rasa damai dan memastikan proses hukum yang adil bagi mereka yang didakwa dan diadili," tambah juru bicara Starmer.

Diaspora Bangladesh di Inggris

Di Whitechapel, sebuah kawasan di London yang menjadi rumah bagi komunitas Bangladesh, banyak yang turun ke jalan untuk merayakannya. Dengan melambaikan bendera kebangsaan mereka dan membunyikan klakson mobil, mereka meneriakkan yel-yel: "Bangladesh! Bangladesh!"

"Bangladesh telah mencapai kemerdekaannya yang kedua," kata Abu Sayem, 50 tahun. "Kami sebenarnya mendapatkan kemerdekaan pertama kali pada 1971, tetapi otokrat Sheikh Hasina memerintah negara ini secara paksa. Dia telah merampas hak-hak kami. Dia telah membunuh ribuan anak-anak."

Sopir taksi Ishtiaque Choudhury berkata: "Ini melegakan bagi kami dan saya bahagia untuk bangsa saya."

<!--more-->

Jerman

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan bahwa "penting bagi Bangladesh untuk melanjutkan jalur demokrasinya" di tengah-tengah kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.

Uni Eropa

Uni Eropa telah menyerukan transisi yang "tertib dan damai" menuju pemerintahan demokratis di Bangladesh.

"Uni Eropa menyerukan ketenangan dan pengendalian diri. Sangat penting bahwa transisi yang tertib dan damai menuju pemerintahan yang terpilih secara demokratis dipastikan, dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi," ujar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell.

Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memuji tentara Bangladesh atas "pengekangannya".

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Washington menyambut baik pengumuman bahwa pemerintah sementara akan dibentuk.

Gedung Putih juga menyerukan penghormatan terhadap hak-hak demokratis di Bangladesh. "Kami mendesak agar pembentukan pemerintahan sementara bersifat demokratis dan inklusif. Kami memuji Angkatan Darat atas pengekangan diri yang mereka tunjukkan hari ini," tambah juru bicara Gedung Putih.

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan pada X bahwa reaksi keras PM Hasina terhadap protes-protes yang sah membuat pemerintahannya tidak dapat dipertahankan.

"Saya memuji para pemrotes yang berani dan menuntut keadilan bagi mereka yang terbunuh. Sangat penting untuk membentuk pemerintahan sementara yang seimbang yang menghormati hak-hak semua pihak dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dengan cepat," ujar Schumer.

<!--more-->

PBB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan ketenangan di Bangladesh setelah pengunduran diri dan kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina, dan menyoroti perlunya "transisi yang damai, teratur dan demokratis," kata juru bicaranya.

Guterres "berdiri dalam solidaritas penuh dengan rakyat Bangladesh dan menyerukan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia mereka," kata juru bicara Farhan Haq.

Irene Khan, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, mengatakan bahwa tentara, yang telah membentuk pemerintahan sementara setelah Hasina melarikan diri, memiliki "tugas yang sangat berat di masa mendatang".

"Kita semua berharap bahwa transisi akan berjalan damai dan akan ada pertanggungjawaban atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi akhir-akhir ini, termasuk pembunuhan sekitar 300 orang dalam tiga pekan terakhir," ujar Khan kepada Al Jazeera.

"Bangladesh, tentu saja, memiliki tugas yang sangat besar di depan. Negara ini bukan lagi menjadi anak poster pembangunan berkelanjutan. Pemerintah sebelumnya telah membuat negara ini putus asa, dan akan ada banyak kerja keras yang harus dilakukan untuk membangunnya, tetapi yang terpenting, saya pikir sangat penting bagi tentara untuk menghormati hak asasi manusia."

Amnesty International

Peneliti Amnesty International Amnesty di Asia Selatan, Taqbir Huda, mengatakan kepada Democracy Now bahwa meskipun Hasina telah mengundurkan diri, sebagian besar kekerasan "dapat dihindari" jika pemerintahnya lebih responsif terhadap tuntutan para mahasiswa.

Dia mencatat bahwa militer telah mengambil alih dan memperingatkan: "Mengingat sejarah Bangladesh dengan kediktatoran militer ... sangat penting untuk menekankan bahwa ini harus menjadi tindakan yang terikat waktu sampai ... pemerintahan dapat dibangun kembali."

India

Meskipun pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi belum mengomentari pengunduran diri Hasina, India mengeluarkan "siaga tinggi" di sepanjang perbatasan sepanjang 4.096 km dengan Bangladesh.

Pemerintahan Modi dilaporkan memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Liga Awami yang dipimpin oleh Hasina.

Sri Lanka

Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Ali Sabry, mengatakan dalam sebuah pernyataan di X: "Kami percaya pada ketahanan dan persatuan bangsa Bangladesh dan berharap untuk segera kembali ke perdamaian dan stabilitas."

"Semoga rakyat Bangladesh menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjadi lebih kuat," tambahnya.

Rusia

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "Moskow ... berharap kembalinya proses politik internal ke norma-norma konstitusional di negara yang bersahabat dengan kami dengan cepat."

AL JAZEERA

Pilihan Editor: Sheikh Hasina Kabur, Presiden Bangladesh Bebaskan Pemimpin Oposisi Khaleda Zia