Amerika Serikat Tunda Deportasi Semua Warga Lebanon Imbas Ketegangan Israel-Hizbullah

Reporter

Editor

Sabtu, 27 Juli 2024 19:30 WIB

Intersepsi roket yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel melewati perbatasan, di tengah permusuhan lintas batas yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan pasukan Israel, menutup perbatasan Israel dengan Lebanon, di sisi Israel, 27 Juni 2024. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan ada 35 peluncuran roket yang telah diidentifikasi berasal dari Lebanon. REUTERS/Ayal Margolin

TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih akan menunda deportasi bagi semua warga Lebanon yang sudah berada di Amerika Serikat (AS) dan memerintahkan pemberian izin kerja bagi mereka. Presiden AS Joe Biden dalam sebuah memo untuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri pada Jumat, 26 Juli 2024, mengatakan kebijakan itu diambil karena imbas konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di perbatasan Lebanon selatan.

Memo yang diberi judul “Penangguhan Keberangkatan Paksa bagi Beberapa Warga Negara Lebanon”, akan memungkinkan warga negara Lebanon untuk tetap berada di Amerika Serikat selama 18 bulan dan dapat diperpanjang.

“Saya telah menetapkan merupakan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menangguhkan selama 18 bulan deportasi warga negara Lebanon mana pun,” kata Biden dalam memo tersebut.

Biden memerintahkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Nicholas Mayorkas untuk melaksanakan perintah tersebut, dengan beberapa pengecualian yang tercantum dalam website Gedung Putih. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk penangguhan deportasi ini termasuk warga negara Lebanon yang telah kembali ke negaranya secara sukarela setelah tanggal rilis memo, mereka yang tidak bermukim secara terus-menerus di Amerika Serikat sejak tanggal rilis memo, dan mereka yang yang tidak dapat diterima atau dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aturan baru ini juga tidak berlaku bagi mereka yang telah dihukum karena kejahatan berat atau dua atau lebih pelanggaran ringan yang dilakukan di Amerika Serikat, mereka yangdapat diekstradisi, dan mereka yang keberadaannya dinilai membahayakan keselamatan publik atau berpotensi menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat.

Israel dan Hizbullah telah saling serang sejak kelompok itu menyatakan solidaritasnya dengan warga Palestina, tak lama setelah sekutunya Hamas menyerang komunitas perbatasan selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu serangan besar-besaran Israel di Gaza.

Hizbullah adalah kelompok yang didukung Iran dan merupakan kekuatan militer dan politik paling kuat di Lebanon.

Perwakilan AS Debbie Dingell, seorang Demokrat dari negara bagian Michigan yang merupakan tempat tinggal bagi banyak warga Amerika-Lebanon, memuji langkah tersebut. Dingell memperkirakan penangguhan ini akan berlaku bagi 11.500 orang warga negara Lebanon.

“Michigan adalah rumah bagi banyak warga Amerika-Lebanon yang terus melihat keluarga mereka menderita saat Lebanon menghadapi bencana ekonomi, politik, dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip oleh Arab News.

Pertempuran di perbatasan Lebanon telah menewaskan lebih dari 100 warga sipil dan lebih dari 300 pejuang Hizbullah, menurut penghitungan Reuters. Di sisi Israel, sepuluh warga sipil dan seorang pekerja pertanian asing, serta 20 tentara Israel telah tewas. Puluhan ribu orang telah dievakuasi dari kedua sisi perbatasan.

ARAB NEWS