Pedagang menunjukkan kondisi daging kepada pembeli di Pasar Smithfield, London, Inggris, 19 November 2021. Tak seperti pasar pada umumnya yang beroperasi setengah atau sepanjang hari, pasar daging ini hanya buka pada pukul 12 tengah malam hingga pukul 7 pagi. REUTERS/Hannah McKay
TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Reeves, Chancellor of the Exchequer, memperingatkan pemerintahan Inggris yang baru mendapat warisan perekonomian Inggris terburuk sejak perang dunia II. Reeves mengambil alih urusan keuangan Inggris setelah Partai Buruh memenangkan pemilu dari Partai Konservatif dengan menguasai 412 kursi dari total 650 kursi yang diperebutkan.
"Saya telah berulang kali memperingatkan siapapun yang memenangkan pemilu akan mendapat warisan terburuk sejak Perang Dunia II. Kita menghadapi legasi 14 tahun kekacauan dan ekonomi (yang dijalankan) dengan tidak bertanggung jawab," kata Reeves dalam pidatonya pada Senin, 8 Juli 2024.
Ucapan Reeves itu secara tak langsung menuding para pendahulu pemimpin Inggris telah bertindak berdasarkan kepentingan politik, yang lebih mengutamakan partai ketimbang pemerintah. Reeves mengatakan data dari para analis di Kementerian Keuangan Inggris memperlihatkan ekonomi Inggris tumbuh hanya di level rata-rata negara-negara OECD dalam 13 tahun terakhir, padahal ekonomi Inggris bisa lebih dari 140 miliar GBP (Rp2.913 triliun). Dia juga menyebut kebijakan-kebijakan pendahulu Inggris pada 2023 secara efektif telah menyebabkan hilangnya pendapatan Inggris dari sektor pajak saja sebesar 58 miliar GBP (Rp1.205 triliun)
"Uang sebesar itu harusnya bisa untuk merevitalisasi sekolah-sekolah, rumah sakit dan layanan publik lainnya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pilihan yang sulit, di mana pemerintahan sebelumnya memutuskan memilih pilihan yang seharusnya dihindari," kata Reeves.
Dia bersumpah akan mengakhiri rasa takut berpolitik dalam sistem perencanaan kuno di Inggris dan janji reformasi, namun tetap berkomitmen tidak akan menaikkan asuransi nasional, menaikkan harga kebutuhan pokok atau menaikkan pajak pendapatan atau VAT.
Menurut Guardian, defisit Inggris menyentuh level tertinggi sejak 1960-an di bawah lebih dari 10 tahun pemerintahan konservatif. Inggris sangat terpukul oleh sejumlah kondisi tak terduga seperti Brexit, pandemi Covid-19 dan krisis biaya hidup. Dana Moneter Internasional pada awal Juli 2024 memproyeksi GDP Inggris tumbuh 0.5 persen saja pada tahun ini.
