TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan pada 20 Mei dilaporkan membatalkan misi sensitif untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang di Gaza. Hal ini bersamaan dengan saat dia secara mengejutkan mengajukan permintaan surat perintah penangkapan para pemimpin Israel dan Hamas yang terlibat dalam konflik.

Hal ini diungkapnya delapan orang yang langsung mengetahui masalah ini kepada Reuters pada Jumat 5 Juli 2024.

Perencanaan kunjungan tersebut telah dilakukan selama berbulan-bulan dengan para pejabat Amerika Serikat, kata empat sumber.

Keputusan Khan untuk meminta surat perintah tersebut membatalkan rencana yang didukung oleh Washington dan London bagi jaksa penuntut dan timnya untuk mengunjungi Gaza dan Israel.

Tim tersebut dibentuk untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang di lapangan. Kunjungan ini juga menawarkan kesempatan pertama bagi para pemimpin Israel untuk menyampaikan posisi mereka dan tindakan apa pun yang mereka ambil untuk menanggapi tuduhan kejahatan perang.

Hal ini dilaporkan lima sumber yang mengetahui langsung mengenai hal tersebut kepada Reuters.

Permintaan Khan untuk memberikan surat perintah penangkapan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – upaya pertama pengadilan untuk menahan kepala negara yang didukung Barat – juga bertentangan dengan upaya yang dilakukan AS dan Inggris untuk mencegah pengadilan mengadili para pemimpin Israel, kata sumber tersebut.

AS dan Inggris merupakan sekutu terkuat Israel. Kedua negara itu menjadi bagian dari 4 negara yang tetap memasok senjata ke Israel untuk menyerang Gaza.

Kedua negara mengatakan pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas Israel dan meminta surat perintah penangkapan tidak akan membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Kantor Khan mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan untuk meminta surat perintah penangkapan, sejalan dengan pendekatannya dalam semua kasus, didasarkan pada penilaian jaksa bahwa terdapat cukup bukti untuk diprosesd.

Ia menambahkan bahwa meminta surat perintah penangkapan dengan segera dapat mencegah kejahatan yang berkelanjutan.

Reuters adalah pihak pertama yang melaporkan secara rinci tentang rencana perjalanan tersebut dan dampak pembatalannya.

Khan selama tiga tahun telah berupaya memperbaiki hubungan dengan AS, yang bukan anggota ICC. Dia telah meminta Washington untuk membantu menekan sekutunya Israel – yang juga bukan anggota pengadilan – untuk mengizinkan akses timnya, kata empat sumber.

Tindakannya telah merugikan kerja sama operasional dengan AS dan membuat marah Inggris, salah satu anggota pendiri ICC, kata sumber tersebut.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington terus bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikannya di Ukraina dan Sudan.

Namun, tiga sumber yang mengetahui langsung urusan pemerintah AS dengan ICC mengatakan kepada Reuters bahwa kerja sama telah dirusak oleh tindakan Khan yang tiba-tiba.

Mereka mengatakan permasalahan telah terjadi dalam persiapan dakwaan baru terhadap tersangka di Darfur Sudan dan penangkapan buronan. Dua sumber mengatakan satu operasi untuk menahan seorang tersangka, yang mereka menolak untuk menjelaskan secara rinci, tidak berjalan sesuai rencana karena hilangnya dukungan penting dari AS.

Semua sumber menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan Khan akan membahayakan kerja sama dalam penyelidikan lain yang sedang berlangsung.

Namun, langkah Khan yang tiba-tiba ini mendapat dukungan dari negara-negara lain, sehingga memperlihatkan perbedaan politik antara kekuatan nasional mengenai konflik dan pengadilan.

Prancis, Belgia, Spanyol dan Swiss telah membuat pernyataan yang mendukung keputusan Khan; Kanada dan Jerman telah menyatakan dengan lebih sederhana bahwa mereka menghormati independensi pengadilan tersebut.

Sebagai pengadilan kejahatan perang dunia yang mengadili individu, ICC tidak memiliki kepolisian untuk menahan tersangka, sehingga bergantung pada 124 negara yang meratifikasi perjanjian Roma tahun 1998 yang menjadi pendirinya. Negara-negara non-anggota, yaitu Cina, Rusia, AS, dan Israel terkadang bekerja sama dengan pengadilan secara ad hoc.

<!--more-->

Pembatalan dalam Hitungan Jam

Khan secara pribadi memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Jalur Gaza, Yerusalem dan kota Ramallah di Tepi Barat, yang dijadwalkan dimulai pada 27 Mei, kata dua sumber.

Pengadilan dan pejabat Israel dijadwalkan bertemu pada 20 Mei di Yerusalem untuk membahas rincian akhir misi tersebut. Khan malah meminta surat perintah pada hari itu untuk Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan tiga pemimpin Hamas – Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh.

Seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, membenarkan bahwa diskusi awal telah dilakukan mengenai kunjungan Khan ke Gaza, yang mencakup keamanan dan transportasi.

Tiket penerbangan dan pertemuan antara pengadilan tingkat senior dan pejabat Israel dibatalkan hanya beberapa jam setelah pemberitahuan, sehingga mengabaikan beberapa staf Khan sendiri, kata tujuh sumber yang mengetahui langsung dan tidak langsung mengenai keputusan tersebut.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa membatalkan kunjungan pada Mei merupakan tindakan yang melanggar praktik umum jaksa dalam mencari keterlibatan dengan negara-negara yang sedang diselidiki.

Tiga sumber di AS mengatakan, tanpa memberikan rincian, bahwa motif Khan untuk mengubah haluan tidak dijelaskan dengan seksama, dan perubahan tersebut telah merusak kredibilitas ICC di Washington.

Kantor Khan tidak secara langsung membahas poin-poin tersebut namun mengatakan bahwa dia telah menghabiskan tiga tahun sebelumnya untuk mencoba meningkatkan dialog dengan Israel dan belum menerima informasi apa pun yang menunjukkan “tindakan nyata” di tingkat domestik dari Israel untuk mengatasi dugaan kejahatan tersebut.

Khan “terus menyambut baik kesempatan mengunjungi Gaza” dan “tetap terbuka untuk berinteraksi dengan semua aktor terkait,” kata kantornya melalui email.

Pejabat senior Hamas Basem Naim mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas tidak mengetahui niat Khan mengirim tim penyelidik ke Gaza.

Kantor Netanyahu dan Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar.

Perang di Gaza meletus setelah militan pimpinan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.

Hampir 38.000 warga Palestina tewas dalam serangan darat dan udara Israel, sebagian besar adalah perempuan dan ana-anak Palestina kata Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, lebih dari 80.000 warga Palestina terluka hingga cacat berat akibat serangan tersebut.

<!--more-->

Dukungan Membabi-buta AS untuk Israel

ICC mengakui “Negara Palestina” pada 2015, dan Khan mengatakan kantornya memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sejak 7 Oktober oleh warga Palestina di Israel dan oleh siapa pun di Jalur Gaza. Baik AS maupun Inggris tidak mengakui negara Palestina, sehingga mereka mempermasalahkan yurisdiksi pengadilan atas wilayah tersebut.

Meskipun Washington dan London berpendapat bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dalam situasi ini, mereka berbicara dengan Israel untuk membantu jaksa Khan mengatur kunjungan tersebut, kata empat sumber yang dekat dengan pemerintahan mereka kepada Reuters.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa Khan mungkin akan meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya.

Setidaknya sejak Maret, Khan atau anggota timnya telah memberi tahu pemerintah AS, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina tentang kemungkinan mengajukan tuntutan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas.

Sebuah sumber diplomatik di sebuah negara Barat mengatakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, ada upaya diplomatik yang tersembunyi untuk mencoba meyakinkan ICC agar tidak mengambil jalan tersebut.

“Kami bekerja keras untuk membangun hubungan yang tidak mengejutkan,” kata salah satu sumber AS, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya kasus ini.

Blinken pada 21 Mei menyebut keputusan Khan “sangat salah arah,” dan mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan proses yang diharapkannya dan akan mempersulit prospek kesepakatan pembebasan sandera atau gencatan senjata. Dia mengatakan kepada komite alokasi dana di Senat bahwa dia akan bekerja sama dengan Partai Republik untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC.

Pada hari yang sama, menlu Inggris David Cameron mengatakan kepada parlemen bahwa langkah Khan adalah sebuah kesalahan. Khan merupakan mantan politikus Partai Konservatif Inggris, yang juga partai Cameron.

Cameron menanggapi dengan marah perubahan rencana tersebut, menyebutnya "gila" karena tim Khan belum mengunjungi Israel dan Gaza. Ia bahkan dilaporkan mengancam melalui panggilan telepon dengan Khan untuk menarik Inggris keluar dari ICC dan memotong dukungan keuangan untuk negara tersebut. kata tiga sumber yang mengetahui langsung diskusi tersebut.

Seorang pejabat kantor luar negeri menolak mengomentari panggilan telepon atau hubungan Inggris dengan pengadilan.

Pada Juni, ICC mengizinkan Inggris untuk mengajukan pengajuan tertulis yang menguraikan argumen hukumnya bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Persoalan yurisdiksi pengadilan membagi baik anggota maupun non-anggota pengadilan.

AS memiliki hubungan yang buruk dengan ICC. Pada 2020, di bawah kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump, Washington menjatuhkan sanksi terhadap ICC tersebut, yang kemudian dicabut pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Kantor Khan mengatakan dia "telah melakukan upaya signifikan untuk menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir guna memperkuat kerja sama, dan berterima kasih atas bantuan konkrit dan penting yang diberikan oleh otoritas AS."

Pilihan Editor: Diundang ke AS untuk Pidato, Netanyahu Takut Ditangkap ICC atas Kejahatan Gaza

REUTERS