TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Selasa mengatakan bahwa bencana dan konflik kemanusiaan di Gaza "sangat merusak hukum internasional, sistem multilateral, dan tata kelola yang berbasis aturan."

Saat berbicara dalam konferensi Respons Kemanusiaan Darurat untuk Gaza di Yordania, Sanchez meminta Israel dan Hamas untuk "bertindak secara bertanggung jawab."

"Manfaatkan kesempatan untuk mencapai perdamaian," katanya, mengacu pada resolusi gencatan senjata AS yang pada Senin memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

"Kita harus meningkatkan tekanan untuk gencatan senjata," ujar Sanchez.

Dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah Spanyol tidak hanya mengakui Negara Palestina, tetapi juga mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Saat berpidato pada Selasa, Sanchez membela keputusannya untuk bergabung dengan kasus ICJ tersebut dengan mengatakan bahwa putusan sela ICJ yang berkekuatan hukum mengikat, yaitu agar serangan di Rafah dihentikan dan akses bantuan internasional dibuka, ternyata diabaikan dan tidak dihormati.

"Hukum internasional harus berlaku," kata Sanchez.

Dia menekankan bahwa situasi di Gaza "lebih kritis sekarang dibanding sebelumnya" dan Spanyol akan mendukung peningkatan aliran bantuan ke wilayah tersebut.

Dia mengatakan bahwa pada 2023, Spanyol menambah hingga tiga kali lipat bantuannya untuk Palestina menjadi 50 juta euro atau sekitar Rp875,6 miliar, serta mengumumkan bantuan tambahan senilai 16 juta euro atau sekitar Rp280,2 miliar untuk 2024.

Sebagai bagian dari usulannya untuk secara efektif mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Palestina, dia mengatakan bahwa bantuan pembangunan juga harus mendukung Otoritas Palestina dan solusi dua negara.

"Hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan keyakinan bahwa rakyat kami mengharapkan kita semua untuk bersama-sama mewujudkan hasil dan tindakan konkret untuk menghentikan penderitaan di Gaza dan membangun masa depan perdamaian yang lebih baik di Timur Tengah," tambahnya.

Menurut Yordania, Mesir, dan PBB - sebagai penyelenggara konferensi tersebut - tujuan pertemuan tingkat tinggi itu adalah untuk mencapai konsensus mengenai langkah-langkah praktis guna memenuhi kebutuhan mendesak di Gaza.

Perwakilan dari puluhan negara di seluruh dunia ambil bagian dan akan mengadakan konferensi pers bersama pada sore hari.

Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 37.200 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 84.800 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafa. Ini tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

Pilihan Editor: Spanyol Ikuti Afrika Selatan Gugat Israel di ICJ

ANADOLU