TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mendesak Israel berhenti menggunakan pasukan militer untuk mengawal para pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat, kata Asisten Menteri Luar Negeri Barbara Leaf dalam kesaksian di Kongres AS pada Kamis.

"Kami membahas dengan para pejabat senior, militer dan sipil, di pemerintahan Israel untuk menghentikan praktik unit tentara yang mengawal pemukim, yang mereka lakukan saat itu," kata Leaf kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.

Leaf menekankan klaim dalam kesaksiannya bahwa Israel telah mengurangi aktivitas ini, tetapi belum sepenuhnya menghentikan pengawalan militer untuk pemukim.

"Kami benar-benar meminta Israel untuk melipatgandakan upaya mereka untuk menurunkan angka ini. Kami telah melihat penurunannya, tetapi ini belum dihentikan," kata Leaf.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada akhir April mengatakan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina merupakan hambatan bagi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina maupun penyelesaian damai situasi di Timur Tengah secara keseluruhan.

Organisasi medis Dokter Lintas Batas (MSF) melaporkan telah terjadi lonjakan kekerasan Israel di Tepi Barat sejak 7 Oktober, ketika perang di Gaza meletus.

Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam beberapa bulan setelah Oktober 2023, 479 warga Palestina di Tepi Barat telah terbunuh, termasuk 116 anak-anak, 462 di antaranya dibunuh oleh pasukan Israel, 10 oleh pemukim, dan delapan di antaranya dibunuh oleh pemukim ilegal Yahudi, dan ada yang masih belum diketahui apakah pelakunya adalah pemukim atau tentara.

Pasukan dan pemukim Israel membunuh sepertiga warga Palestina di kamp pengungsi di atau dekat kota Tulkarem dan Jenin.
Sebidang tanah yang terletak antara Israel dan Yordania, Tepi Barat adalah Wilayah Pendudukan Palestina. Lebih dari 2,9 juta warga Palestina tinggal di wilayah tersebut di 11 distrik – di antara orang-orang yang tinggal di Tepi Barat dan sekitar Yerusalem Timur, sekitar 630.000 adalah pemukim Israel.

Diperkirakan sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat terlarang bagi warga Palestina. Pos pemeriksaan, penghalang jalan, dan serangan oleh tentara dan pemukim Israel telah lama memisahkan kota-kota dan desa-desa dan menghalangi warga Palestina mengakses layanan dasar termasuk layanan kesehatan dan pasar makanan.

Hal ini pada gilirannya menyebabkan warga kehabisan air, bahan bakar, dan persediaan lainnya, serta menghambat warga Palestina untuk mencapai sekolah, tempat kerja, keluarga, dan teman-teman mereka.

Pilihan Editor: Pasca-Pengakuan Negara Palestina, Israel Melarang Spanyol Layani Warga Palestina di Tepi Barat

ANTARA