TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Langkah ini diambil menyusul pernyataan presiden Amerika Serikat itu kepada CNN yang menegaskan menahan bantuan militer dari Israel karena rencana operasi militernya di Rafah.

Berbicara kepada Fox News, Mills mengatakan, “Joe Biden menekan Israel, sekutu terbesar kami di Timur Tengah, dengan menghentikan sementara pendanaan mereka yang telah disetujui di DPR, jika mereka tidak menghentikan semua operasi dengan Hamas.”

Mills menambahkan bahwa ini jelas merupakan kasus “quid pro quo” dan dia berencana untuk memakzulkan Biden karenanya.

"Dengan melanggar sumpahnya untuk menjalankan jabatan Presiden dengan setia untuk menegakkan Konstitusi, Presiden Biden menyalahgunakan kekuasaan kantornya dengan meminta quid pro quo dengan Israel sambil memanfaatkan bantuan militer penting untuk perubahan kebijakan,” kata Mills, perwakilan asal Florida dalam sebuah pernyataan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Partai Republik membenarkan keputusan Mills dengan mengingat kembali bagaimana Partai Demokrat menuduh mantan Presiden AS Donald Trump melakukan “penyalahgunaan kekuasaan” karena dilaporkan menahan bantuan militer yang disetujui Kongres pada 2019.

Politisi Partai Republik itu mengemukakan niatnya untuk mengajukan hal ini ke DPR AS, kemungkinan melalui apa yang disebut sebagai mosi istimewa.

Resolusi pemakzulan menggunakan sekitar 95 persen dari tutur bahasa yang sama yang digunakan untuk mencoba memakzulkan mantan Presiden Donald Trump karena diduga terlibat dalam quid pro quo mengenai bantuan Ukraina, ujar Mills.

Ketua DPR AS Mike Johnson sedang mengevaluasi pengajuan tersebut, yang mendapat dukungan pula dari beberapa anggota DPR lainnya dari Partai Republik, tambah Mills.

Bahkan jika Mills membujuk DPR untuk memakzulkan Biden, dia kemungkinan besar akan gagal di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Minggu ini, mengutip seorang pejabat senior AS, ABC News melaporkan bahwa pengiriman sekitar 3.500 bom ke "Israel" pekan lalu ditahan oleh AS. Ini karena kekhawatiran bahwa bom tersebut akan digunakan di Rafah di mana lebih dari satu juta warga sipil Palestina berlindung "dengan tidak ada tempat lain untuk pergi."

Hal ini muncul dalam berita yang dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin secara terbuka pada sidang Senat pada Rabu, mencatat bahwa invasi Israel di Rafah dapat mengubah bantuan AS kepada “Israel”.

“Kami saat ini sedang meninjau beberapa pengiriman bantuan keamanan jangka pendek sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Rafah,” katanya, seraya menekankan bahwa dana tambahan yang disahkan Kongres tidak akan terpengaruh.

Pilihan Editor: AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

AL MAYADEEN