TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan Korea Selatan pada Senin, 11 Maret 2024, mengumumkan Korea Selatan telah mengirimkan pemberitahuan awal tentang penangguhan sementara izin praktik dokter pada 5 ribu dokter muda yang sedang mogok kerja.

Ribuan dokter magang dan residen (koas) di seluruh Korea Selatan mogok kerja sejak 20 Februari 2024 untuk memprotes rencana pemerintah menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran. Terhitung mulai 2025, pemerintah Korea Selatan bermaksud meningkatkan kuota masuk sekolah kedokteran sebanyak 2 ribu kursi hingga menjadi 5.058.

Kantor berita Yonhap mewartakan Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Jun Byung-wang mengatakan kepada wartawan pihaknya telah selesai mengirimkan pemberitahuan kepada 4.944 dokter junior pekan lalu. Para dokter yang menerima pemberitahuan akan diberi kesempatan untuk memberi pendapat mereka tentang hukuman yang tepat paling lambat pada 25 Maret 2024.

Sebelumnya Pemerintah Korea Selatan telah berjanji mengambil tindakan hukum terhadap para dokter muda yang mengancam rekan-rekan mereka, atau menghalangi mereka kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, kementerian kesehatan juga membuka hotline untuk melindungi para dokter yang ingin kembali bekerja, kata Jun.

“Pemerintah tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu para dokter pelatihan yang ingin kembali ke rumah sakit,” kata Jun.

Sebanyak 11.994 dokter muda di 100 rumah sakit pendidikan telah berhenti bekerja dari awal mogok hingga Jumat, 8 Maret 2024. Menurut Kementerian Kesehatan Korea Selatan. Angka tersebut mencakup 93 persen dari total jumlah seluruh dokter junior di Korea Selatan.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah tidak akan mengambil tindakan keras jika para dokter kembali bekerja sebelum prosedur administratif untuk menangguhkan izin praktik dokter mereka selesai.

“Seiring dengan rencana kami untuk secara proaktif memberikan keringanan hukuman kepada dokter junior yang kembali sebelum prosedur administratif selesai, kami mendorong mereka untuk segera kembali,” kata Cho kepada radio KBS.

Sementara para dokter mengabaikan seruan pemerintah untuk kembali kerja, rumah sakit-rumah sakit setempat terkena imbas kekurangan tenaga medis. Banyak terjadi pembatalan dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Untuk menutupi kekurangan staf, pemerintah mulai mengerahkan 158 dokter militer dan kesehatan masyarakat ke rumah sakit setempat selama empat minggu mulai Senin. Pekan lalu, Kementerian Kesehatan juga mengizinkan perawat melakukan beberapa peran dokter, termasuk resusitasi jantung paru (CPR).

“Bila diperlukan, pemerintah berencana untuk mengerahkan lebih banyak dokter militer dan kesehatan masyarakat, serta lebih banyak dana asuransi kesehatan negara,” kata Cho.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan jumlah dokter demi mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan dalam bidang medis penting, seperti pediatri dan bedah saraf, juga mengingat populasi penduduk Korea Selatan yang kian menua.

Para dokter mengaku khawatir kenaikan kuota akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan lainnya, serta mengakibatkan biaya pengobatan yang lebih tinggi bagi pasien. Dengan mogok massal, mereka sekaligus menyoroti isu para dokter spesialis yang dibayar rendah dan perlunya peningkatan perlindungan hukum dari tuntutan hukum malpraktik medis yang dinilai berlebihan.

YONHAP NEWS AGENCY

Pilihan editor: Staf UNRWA Diminta Israel Buat Laporan Palsu