TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Israel dalam mengevakuasi WNI dari Gaza pada 2023. Bantahan itu disampaikan setelah media asing Jewish Insider pada Rabu, 6 Maret 2024, mewartakan dugaan adanya kerja sama Indonesia dengan Tel Aviv dalam mengevakuasi WNI dari Gaza.

Jewish Insider dalam pemberitaannya menyebut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengirimkan daftar nama 10 WNI untuk dievakuasi kepada pebisnis asal New York Joey Allaham. Ketika dikonfirmasi wartawan perihal ini, Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar tersebut.

“Menlu (Menteri Luar Negeri) menggunakan kedekatan pribadi dengan Menlu Qatar dan Mesir untuk memastikan WNI yang dievakuasi sudah masuk ke dalam list,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal, Jumat malam, 8 Maret 2024.

Iqbal mengatakan pemerintah tidak bekerja sama dengan satu pihak, tapi banyak pihak dalam mengevakuasi WNI. Pihak-pihak itu termasuk sejumlah organisasi sipil dan Kementerian Luar Negeri RI tidak menanyai satu persatu apa kewarganegaraan personelnya organisasi sipil itu.

Sebelumnya, nama pebisnis Allaham pernah disebut Jewish Insider sebagai saluran komunikasi antara Indonesia dengan Israel perihal normalisasi hubungan diplomatik. Dia dikatakan menghubungkan eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto dengan Ronen Levy, yang saat itu menjabat direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel. Media itu kemudian mengklaim Indonesia tetap menggunakan jalur komunikasi lewat Allaham setelah rencana normalisasi hubungan Israel-Indonesia tertunda oleh mulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

Kerja sama Indonesia dan Israel dalam mengevakuasi WNI dari Gaza disebut-sebut sebagai langkah yang membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan hubungan diplomatik kedua negara yang ditunda.

Setelah WNI dievakuasi, Jewish Insider mewartakan Israel mendorong Indonesia untuk melanjutkan rencana normalisasi hubungan formal demi melancarkan peta jalan Indonesia menuju proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). OECD adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan pendapatan tinggi. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri meyakinkan tidak tahu-menahu soal proses tersebut.

“Kemlu sebagai penjuru diplomasi sama sekali tidak tahu kalau ada proses seperti itu. Istana juga secara tegas sudah menolak klaim itu. Posisi Indonesia sejak awal jelas, kemerdekaan Palestina adalah tujuan utama,” kata Iqbal.

Istana Negara sebelumnya telah membantah klaim media asing tersebut pada Februari lalu. Saat itu, wartawan meminta klarifikasi kepada Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tentang laporan bahwa Indonesia berencana menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum 7 Oktober 2023, yang juga diberitakan Jewish Insider. Berita tersebut menyangkut nama Presiden RI Joko Widodo, yang disebut mengutus Andi Widjajanto sebagai penasihat senior dalam negosiasi dengan pihak Israel.

“Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar,” kata Ari seperti dikutip dari Antara, 29 Februari 2024.

ANTARA

Pilihan editor: 75 Tahun Peringatan Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Indonesia