Pakar Asing Bahas Makan Siang Gratis Prabowo dan Dampaknya ke Anggaran

Reporter

Sabtu, 2 Maret 2024 19:30 WIB

Calon legislatif dari Partai Gerindra, Habiburokhman dan Adnan Taufiq, membagikan makan siang dan susu gratis kepada warga Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan siang dan susu gratis yang diluncurkan calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, menjadi pembahasan pakar dan media asing. Program ini akan masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025.

Dalam artikel berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia yang tayang di Foreign Policy, Salil Tripathi seorang penulis yang berdiam di New York, Amerika Serikat, menyoroti program makan gratis Prabowo ini. Dia mengatakan, Prabowo kemungkinan akan mengandalkan langkah-langkah populis untuk meraup dukungan di dalam negeri seperti makan siang gratis di sekolah-sekolah di Indonesia.
"Proyek tersebut dapat menelan biaya sebesar US$ 7,68 miliar pada tahun pertama. Meskipun patut dipuji, rencana makan bersubsidi ini akan membebani anggaran Indonesia, dan mungkin akan memperlebar defisit fiskal negara," ujar Tripathi.

Dia juga mengatakan melebarkan defisit fiskal bisa memicu inflasi. Di sisi lain, Prabowo kemungkinan besar tidak akan didampingi oleh menteri-menteri yang teknokratis di era Joko Widodo. "Bagaimana dia bereaksi terhadap kerusuhan yang tak terhindarkan akan menguji keberaniannya. Jika temperamen masa lalunya dibiarkan begitu saja, hal itu bisa menimbulkan bahaya bagi Indonesia," kata Tripathi.

Dia menyatakan bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, stabilitas sangat penting dan transisi menuju demokrasi harus dikonsolidasikan. "Agar berhasil, Prabowo harus menjadi pemimpin abad ke-21 yang mampu menjawab aspirasi generasi muda Indonesia. Dia perlu memberikan substansi, bukan hanya kecanggihan teknologi," katanya.

Program makan siang gratis Prabowo juga dibahas Reuters. Media asal London ini membahasnya dalam artikel berjudul Indonesia May Widen Fiscal Deficit to Fund Free School Lunch, Document Shows.

Advertising
Advertising

Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, untuk mendanai program makan siang gratis di sekolah bernilai miliaran dolar, maka Indonesia mungkin harus memperlebar defisit anggarannya.

"Para analis mengatakan program ini dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut dapat memperlebar defisit anggaran sebesar 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 jika diterapkan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut," menurut berita yang dilansir dari Reuters, Sabtu, 2 Maret 2024.

Program makan siang dan susu gratis merupakan program unggulan yang diinisiasi Prabowo-Gibran. Program ini ditujukan kepada sekitar 82,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, diperkirakan program ini akan memerlukan dana sekitar Rp 450 triliun untuk dijalankan secara penuh.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko memperkirakan, untuk tahun pertama, biaya program tersebut akan berada dalam kisaran Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari total biaya yang dibutuhkan, pemerintah hanya perlu menyediakan sekitar 50 hingga 60 persen melalui APBN.

FOREIGN POLICY | REUTERS | TEMPO

Pilihan editor: Biden Umumkan AS Akan Kirim Bantuan Makanan ke Gaza Lewat Udara

Berita terkait

TKD prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

4 menit lalu

TKD prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

17 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

18 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

18 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

20 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

21 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya