TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan dokter muda di Korea Selatan masih lanjut mogok massal per Jumat, 1 Maret 2024, bahkan setelah pemerintah menetapkan tenggat waktu untuk mereka kembali bekerja pada 29 Februari 2024 atau menghadapi risiko hukuman.

Sebelumnya, pemerintah telah memperingatkan mereka dapat mengambil jalur hukum melawan para dokter di Korea Selatan yang mogok kerja. Tindakan yang dimaksud mencakup penuntutan, penangkapan hingga pencabutan lisensi kedokteran.

Hampir 10 ribu calon dokter di seluruh negeri telah berhenti bekerja sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah untuk menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2.000 kursi mulai 2025. Pemerintah mengatakan langkah itu dilakukan sebagai respons terhadap fenomena kekurangan dokter. Kuota saat ini adalah 3.058 orang.

Sejauh ini, 294 dari sekitar 9.076 dokter yang melakukan protes telah kembali bekerja. Namun tampaknya tidak ada tanda-tanda mereka akan mengakhiri aksi mogok tersebut, kata pejabat kementerian kesehatan dan rumah sakit.

Dokter di Korea Selatan mogok kerja itu menciptakan kondisi genting. Rumah sakit terpaksa menolak pasien dan pengobatan kanker.

Bagaimana kronologi pemogokan massal ribuan dokter muda di Korea Selatan?

<!--more-->

Rencana Pemerintah Naikkan Kuota Kedokteran
Asosiasi dokter di Korea Selatan berjanji pada 6 Februari lalu akan melakukan pemogokan massal jika pemerintah “secara sepihak” mendorong peningkatan kuota pendaftaran sekolah kedokteran.

Hari itu, Kementerian Kesehatan diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran hingga sekitar 2.000 mulai 2025, sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang layanan kesehatan penting.

Pengumuman itu bakal menandakan kenaikan kuota mahasiswa kedokteran pertama dalam hampir 20 tahun. Kuota saat ini yaitu 3.058 orang telah ditetapkan pada 2006 silam.

Para dokter mengatakan kenaikan kuota akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran, dan pemerintah harus mencari cara lain untuk mengalokasikan dokter dengan lebih baik dan meningkatkan kompensasi.

“Jika pemerintah secara sepihak meneruskan rencana tersebut, kami akan merilis hasil survei yang kami lakukan pada bulan Desember mengenai pemogokan dan memulai proses untuk melakukan pemogokan umum,” kata Lee Pil-soo, kepala Asosiasi Medis Korea (KMA) pada konferensi pers darurat hari itu.


Ratusan Dokter Turun ke Jalan
Ratusan dokter akhirnya turun ke jalan di berbagai wilayah Korea Selatan pada 15 Februari 2024 untuk memprotes keputusan pemerintah yang menaikkan kuota tahunan penerimaan sekolah kedokteran.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan keputusan itu pekan sebelumnya, untuk meningkatkan kuota masuk sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi hingga menjadi 5.058 mulai 2025.

Rencana tersebut bertujuan untuk menambah hingga 10 ribu dokter pada 2035 demi mengatasi populasi penuaan yang cepat di Korea Selatan. Para pejabat mengatakan Korea Selatan memiliki 2,1 dokter per 1.000 orang – jauh di bawah rata-rata 3,7 di negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Para dokter yang protes lantas membantah hal tersebut. Menurut salah satu dokter yang ikut unjuk rasa, peningkatan kuota bukanlah solusi.

“Kekurangan dokter di bidang medis penting harus diatasi bukan dengan meningkatkan jumlah dokter, namun dengan meningkatkan manfaat asuransi dan membina lingkungan di mana dokter di bidang tersebut dapat memiliki rasa tanggung jawab dan kebanggaan,” kata Kim Jong-soo selaku kepala Korean Medical Association (KMA) cabang Jeolla Utara, dikutip Yonhap News Agency.

<!--more-->

Ribuan Dokter Mogok
Ribuan dokter muda akhirnya memulai mogok massal untuk memprotes rencana pemerintah setelah menyerahkan surat pengunduran diri kolektif pada 20 Februari 2024. Pada hari awal mogok, beberapa pasien telah mengalami penundaan dalam operasi dan perawatan lainnya, meski belum terjadi gangguan besar pada layanan medis.

Pada hari kedua mogok, lebih dari 70 persen atau 8.816 orang dokter magang di rumah sakit umum dan dokter residen telah mengajukan pengunduran diri mereka. Menteri Pertahanan Shin Won-sik meminta rumah sakit militer untuk melayani pasien sipil ketika operasi di rumah-rumah sakit besar mulai terganggu.

Hari berikutnya, pemerintah memutuskan untuk memperluas layanan telemedis atau diagnosis jarak jauh di rumah sakit seluruh negeri karena khawatir sistem medis memburuk.

Pada 26 Februari, pemerintah Korea Selatan memberi waktu sampai akhir Februari 2024 bagi para dokter yang sedang mogok untuk kembali ke rumah sakit atau mereka menghadapi risiko dihukum.

Mogok massal berlanjut hingga akhirnya polisi Korea Selatan menggerebek sejumlah kantor pimpinan dan eks pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar Undang-undang Kedokteran pada Jumat, 29 Februari 2024.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap anggota-anggota KMA yang dituduh menghasut pengunduran diri massal para dokter.

Sekitar delapan ribu dokter masih melanjutkan mogoknya meski sudah lewat tenggat waktu yang diberikan pemerintah. Sementara 294 dari sekitar 9.076 dokter yang mogok telah kembali bekerja per 1 Maret 2024.

YONHAP NEWS AGENCY | REUTERS

Pilihan editor: Dunia Tuntut Penyelidikan Tentara Israel yang Tembaki Warga Gaza Antre Bantuan