TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin, 26 Februari 2024. Mundurnya Shtayyeh dilakukan ketika Otoritas Palestina berupaya membangun dukungan untuk perluasan perannya menyusul perang Israel melawan kelompok Islam Hamas di Gaza.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan AS terhadap Presiden Mahmoud Abbas untuk menggoyahkan Otoritas Palestina ketika upaya internasional semakin intensif untuk menghentikan pertempuran di Gaza. Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh dan memintanya untuk tetap menjabat sebagai pengurus Otoritas Palestina sampai penggantinya ditunjuk secara permanen.

Otoritas Palestina, yang dibentuk sekitar 30 tahun lalu sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara Oslo, telah dirusak oleh tuduhan ketidakefektifan dan korupsi. Jabatan perdana menteri hanya memiliki kewenangan yang sedikit.

Dalam sebuah pernyataan kepada kabinet, Shtayyeh, seorang akademisi dan ekonom yang menjabat sejak 2019, mengatakan pemerintahan berikutnya perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza. Wilayah ini telah hancur akibat pertempuran sengit dengan Israel selama hampir lima bulan.

Shtayyeh mengatakan tahap selanjutnya akan membutuhkan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina. "Selain itu diperlukan perluasan kewenangan Otoritas atas seluruh tanah Palestina," ujarnya.

Belum ada orang yang ditunjuk menggantikan Shtayyeh. Mahmoud Abbas diperkirakan akan menunjuk Mohammad Mustafa, mantan pejabat Bank Dunia yang merupakan ketua Dana Investasi Palestina (PIF).

Mustafa berpengalaman membangun kembali Gaza setelah perang sebelumnya pada 2014. Belum ada kabar mengenai pemilu, yang belum diadakan sejak tahun 2006.

Otoritas Palestina menjalankan pemerintahan terbatas di wilayah Tepi Barat yang diduduki, namun kehilangan kekuasaan di Gaza setelah perselisihan antar faksi dengan Hamas pada 2007.

Kelompok ini telah melemah selama bertahun-tahun. Survei menunjukkan bahwa Otoritas Palestina sangat tidak populer di kalangan warga Palestina. Namun lembaga ini tetap menjadi satu-satunya badan kepemimpinan yang secara umum diakui oleh komunitas internasional.

REUTERS

Pilihan editor: Zelensky: Koridor Pasokan Biji-bijian di Laut Hitam Sulit Bertahan tanpa Bantuan AS