TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau Menlu Retno mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa di Gaza. Ia sekaligus mengecam wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel di Gaza.

Hal itu ia sampaikan di akhir pidatonya dalam Segmen Tingkat Tinggi Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss pada Senin, 26 Februari 2024.

“Saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza,” kata Retno tentang isi pidatonya, dalam keterangan pers yang diterima media pada Selasa, 27 Februari 2024.

Menlu Retno mengacu pada seruan Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu pada Januari lalu untuk menyerang Jalur Gaza dengan bom nuklir. “Bahkan di Den Haag (tempat Mahkamah Internasional) mereka tahu posisi saya,” kata Eliyahu saat melakukan tur di kota Hebron, Tepi Barat, dilansir oleh Times of Israel. Dia mengacu pada seruannya tahun lalu untuk mengerahkan senjata nuklir di Jalur Gaza.

Pada November 2023, Eliyahu berkata menjatuhkan “bom nuklir” di Jalur Gaza adalah “sebuah pilihan”. Anggota Knesset atau parlemen Israel dari Partai Likud, Revital Gotliv, juga telah mendorong penggunaan senjata nuklir di Gaza.

Seruan Israel ini dikutip oleh Afrika Selatan dalam argumen hukumnya pada kasus yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida di Gaza, Januari 2024. Tim hukum Afrika Selatan berkata Israel menghasut secara publik agar tindakan genosida dilakukan.

Negara-negara minta pengiriman senjata ke Israel dihentikan..

<!--more-->

Dalam konferensi perlucutan senjata, Menlu Retno menambahkan, “Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa.”

Seruan agar pengiriman senjata ke Israel dihentikan kini semakin disuarakan di tengah pembombardiran Israel di Gaza yang telah berlangsung lebih dari empat bulan sejak 7 Oktober 2023. Sejak hari itu, serangan Israel telah menewaskan hampir 30 ribu orang di Gaza.

Negara-negara seperti Belgia, Italia, Spanyol, Belanda dan perusahaan Jepang Itochu Corporation telah menangguhkan transfer senjata ke Israel. Uni Eropa juga baru-baru ini melarang ekspor senjata ke Israel.

Sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menilai pengiriman senjata ke Israel kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus segera dihentikan.

“Perlunya embargo senjata terhadap Israel semakin meningkat dengan keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 26 Januari 2024 bahwa ada risiko genosida di Gaza dan kerugian serius yang terus berlanjut terhadap warga sipil sejak saat itu,” kata para ahli PBB dalam pernyataan bersama pada Jumat, 23 Februari 2024.

Selain membahas seputar senjata, Retno mengangkat isu aplikasi Palestina untuk mendapat status observer atau pengamat di konferensi perlucutan senjata. “Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament,” ujarnya.

Palestina telah mengajukan diri sebagai pengamat di konferensi tahun ini, namun aplikasinya dihalangi oleh Israel dan Amerika Serikat.

“Amerika Serikat menganggap Palestina tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan partisipasi dalam proses Konferensi. Saya tekankan bahwa keputusan ini sah dan tidak berhubungan dengan pandangan politik pemohon,” kata Duta Besar AS Bruce Turner, dikutip dari situs Perwakilan AS ke Jenewa.

Turner merujuk pada Peraturan Prosedur Konferensi Perlucutan Senjata yang mengatur partisipasi negara-negara anggota dan negara-negara yang bukan anggota konferensi. Dia lantas mengulangi “pandangan lama kami bahwa Palestina tidak memenuhi syarat sebagai sebuah negara”.

Terlepas dari AS dan Israel, lebih dari 20 negara secara eksplisit menyatakan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina pada forum tersebut, menurut kantor berita resmi Iran IRNA.

Forum beranggotakan 65 negara itu kali ini dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) atau Wakil Tetap RI di Jenewa Febrian A. Ruddyard selaku presiden yang menjabat hingga 15 Maret 2024.

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT). Bersama ASEAN, Indonesia juga terus mendorong lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menandatangani Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).

NABIILA AZZAHRA A. | ANADOLU

Pilihan editor: Zelensky: Koridor Pasokan Biji-bijian di Laut Hitam Sulit Bertahan tanpa Bantuan AS