TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer di Myanmar akan memanggil generasi muda untuk wajib militer mulai April 2024. Militer juga mewajibkan pensiunan personel keamanan untuk kembali bertugas menumpas pemberontakan anti-junta.

Negara Asia Tenggara ini berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021. Junta berencana memanggil lebih banyak orang untuk melakukan perlawanan karena militer berada di bawah tekanan yang semakin besar.

Sabtu lalu, junta Myanmar mengumumkan undang-undang yang mengatur wajib militer akan diberlakukan bagi pria berusia 18 hingga 35 tahun dan wanita berusia 18 hingga 27 tahun. Wajib militer akan berlaku hingga dua tahun. Pada Selasa, junta Myanmar mengatakan bahwa wajib militer akan dimulai pada April.

“Kami berupaya menerapkan wajib militer setelah liburan tahun baru pada April,” kata juru bicara junta Zaw Min Tun kepada BBC Burma. Ia mengacu pada hari libur paling penting di Myanmar, yang dikenal sebagai Thingyan. Dia mengatakan pemeriksaan kesehatan akan dilakukan dan setiap penerimaan akan berjumlah sekitar 5.000.

Zaw Min Tun tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar. Namun menurut media pemerintah MRTV, ia mengatakan pensiunan anggota pasukan keamanan yang telah meninggalkan militer dalam lima tahun terakhir juga harus kembali menjadi tentara.

Dia tidak merinci berapa banyak orang yang akan dipanggil atau kapan waktunya. Ia mengatakan bahwa panggilan tersebut hanya akan diberlakukan terhadap mereka yang diperlukan.

Undang-undang yang mewajibkan wajib militer diperkenalkan pada 2010 tetapi belum ditegakkan. Mereka yang tidak mematuhi rancangan tersebut akan menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Junta belum mengungkapkan rincian mengenai kekuatan militernya, namun para analis dan diplomat di Asia Tenggara mengatakan bahwa junta menghadapi tantangan dalam merekrut tentara. Junta juga terpaksa mengerahkan personel non-tempur ke garis depan.

Sejak Oktober, Tatmadaw, sebutan militer, menderita kehilangan personel saat memerangi serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas, yang bersekutu dengan pejuang pro-demokrasi.

REUTERS

Pilihan editor: Afrika Selatan Meminta ICJ untuk Pertimbangkan Serangan Israel di Rafah