KPU Tangani 198 Kasus Data Ganda Pemilih di New York dengan Cara Coret Nama

Selasa, 6 Februari 2024 17:45 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membuka debat cawapres kedua di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta pada 21 Januari 2024. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menindaklanjuti temuan adanya 198 data ganda warga negara Indonesia (WNI) di New York, Amerika Serikat yang akan memberikan suara pada Pemilu 2024, menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada Senin, 5 Februari 2024.

Laporan tersebut awalnya disampaikan oleh organisasi advokasi buruh migran Migrant CARE ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain di New York, organisasi tersebut melaporkan adanya data ganda pemilih di Johor Bahru dan Kuala Lumpur, Malaysia.

“Begitu ada berita di media, kita langsung meminta klarifikasi di dua tempat, yang pertama di New York,” kata Hasyim pada konferensi pers bersama Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat.

Kasus data ganda ini tetap terjadi meskipun menurut Hasyim, penelusuran data pemilih sudah menggunakan metode analisis kegandaan. KPU menggunakan tiga model analisis untuk mendeteksi data ganda.

Ketiga model tersebut yaitu mengecek data di locus terkait, mengecek identitas pemilih di New York dengan pemilih di seluruh dunia, dan mengecek identitas pemilih di luar negeri dan dalam negeri.

Menurut KPU, kasus ini banyak terjadi karena penulisan nama pemilih yang berbeda ataupun pemilih menggunakan nama suami.

“Misalkan Dewi Ratna Sari. Ratna dan Sari berbeda (dipisah), yang satunya tulisannya Ratnasari, digandeng. Ada yang namanya Dewi, ternyata ID-nya sama, tapi begitu dicek penulisannya Dewy,” kata Hasyim memberi contoh. “Ada yang pakai nama suaminya.”

Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, KPU mencoret salah satu namanya. “Misal data muncul dua kali, satu dicoret, yang lain dipertahankan,” katanya.

Sebanyak 198 surat suara yang ganda itu tidak akan dikirimkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York kepada WNI. Surat suara tersebut, kata Hasyim, bisa digunakan untuk melayani pemilih pindahan.

Menurut data PPLN New York, terdapat 11.141 pemilih di sana yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika dibagi berdasarkan metode pemungutan suara, 63,8 persen memilih menggunakan metode pos, 20,4 persen akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan 15,8 persen akan memilih lewat kotak suara keliling (KSK).

Selain kasus data ganda di New York, Bawaslu mengatakan pihaknya masih mengkaji potensi kasus serupa di Johor Bahru dan Kuala Lumpur. “Kalau di Johor Bahru dan Kuala Lumpur, Bawaslu lagi melakukan kajian awal. Baru masuk laporannya,” kata anggota Bawaslu, Herwyn Malonda.

Pilihan Editor: Ketua KPU Sebut Logistik untuk Pemilu di Luar Negeri Sudah Terkirim Semua

NABIILA AZZAHRA A.

Berita terkait

Ini 6 Negara Pemasok Senjata Utama Israel, Ada yang Sudah Menghentikan Ekspornya

4 jam lalu

Ini 6 Negara Pemasok Senjata Utama Israel, Ada yang Sudah Menghentikan Ekspornya

Sekutu paling kuat Israel, Amerika Serikat telah menghentikan pengiriman senjata ke negara Zionis, termasuk bom-bom berat penghancur bunker.

Baca Selengkapnya

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

4 jam lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertahanan Lloyd Austin Benarkan Amerika Serikat Hentikan Sementara Pengiriman Senjata ke Israel

6 jam lalu

Menteri Pertahanan Lloyd Austin Benarkan Amerika Serikat Hentikan Sementara Pengiriman Senjata ke Israel

Lloyd Austin mengkonfirmasi dalam sidang Kongres kalau Amerika Serikat untuk pertama kalinya menangguhkan sementara pengiriman senjata ke Israel

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

10 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

11 jam lalu

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

Kapal perang Amerika Serikat berlayar melintasi Selat Taiwan pada Rabu, 8 Mei 2024, atau kurang dari dua pekan sebelum presiden Taiwan yang baru

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

13 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

USAID dan Kementerian Agama Bikin Acara Global Santri Fest

13 jam lalu

USAID dan Kementerian Agama Bikin Acara Global Santri Fest

USAID bekerja sama dengan Kementerian Agama RI mengadakan yang ditujukan memberikan informasi praktis bagi para santri soal beasiswa di Amerika Serika

Baca Selengkapnya

Sivitas Akademika Universitas Andalas Gelar Aksi Bela Palestina: Unand Student For Justice In Palestine

15 jam lalu

Sivitas Akademika Universitas Andalas Gelar Aksi Bela Palestina: Unand Student For Justice In Palestine

Setelah puluhan kampus di Amerika, kini sivitas akademika Universitas Andalas (Unand) gelar aksi bela Palestina dengan tema Unand Student For Justice.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Janji Tunda Pengiriman Senjata Jika Israel Nekat Serang Rafah

16 jam lalu

Joe Biden Janji Tunda Pengiriman Senjata Jika Israel Nekat Serang Rafah

Joe Biden untuk pertama kali mengutarakan ke publik akan menahan senjata untuk Tel Aviv jika tentara Israel melakukan invasi ke Rafah

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

17 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya