TEMPO.CO, Jakarta - Filipina sedang menggagas usulan kerangka kerja regulasi untuk mengatur kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara, berdasarkan rancangan undang-undang negara itu sendiri, kata ketua Kongres Filipina Martin Romualdez pada Rabu, 17 Januari 2024.
Romualdez mengatakan di sebuah panel pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss bahwa Filipina akan menyajikan sebuah kerangka hukum kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ketika Filipina memimpin blok tersebut pada 2026.
“Sebagai hadiah, kami ingin memberikan kerangka hukum kepada ASEAN,” katanya. “Digitalisasi, bahkan dalam kebijakan ekonomi kami, merupakan prioritas utama.”
Selain itu, dia berkata, keamanan siber serta kekhawatiran dan permasalahan terkait AI generatif juga disebut memerlukan banyak dukungan dan regulasi. “Kami merasa bahwa di ASEAN, kami dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan perkembangan ini, namun dalam kerangka dukungan regulasi untuk ini,” kata Romualdez.
Sejauh ini, negara-negara tetangga Filipina di ASEAN telah mengambil pendekatan ramah bisnis terhadap AI. Pendekatan itu berdasarkan panduan etika dan tata kelola terkait AI yang mempertimbangkan perbedaan budaya di masing-masing negara dan membebaskan regulator lokal untuk mengambil keputusan. Draf panduan tersebut pertama tersebar pada Oktober 2023, dilaporkan perdana oleh Reuters.
Panduan ASEAN tersebut akan mengurangi beban kepatuhan dan memungkinkan lebih banyak inovasi AI di kawasan Asia Tenggara, kata beberapa eksekutif teknologi. Reuters pada Oktober lalu mengutip tiga sumbernya yang mengatakan draf tersebut diharapkan akan selesai pada akhir Januari 2024, bertepatan dengan ASEAN Digital Ministers Meeting.
Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., mengatakan undang-undang tentang AI generatif sangat penting bagi Filipina karena sektor outsourcing proses bisnisnya yang krusial, yang “kini berada di bawah ancaman besar”.
“Ini adalah sektor yang sangat rentan di industri yang sangat cerah saat ini. Namun kami melihat transformasi personel dan peningkatan keterampilan personel ke tingkat yang mendukung AI generatif kemungkinan besar merupakan arah yang sangat logis untuk diambil,” kata dia.
“Merupakan kewajiban kami di Kongres untuk menghasilkan kerangka hukum yang tidak hanya cocok untuk Filipina, namun juga sangat, sangat sesuai untuk ASEAN,” ujarnya.
