TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau Menlu Retno mengatakan politik luar negeri Indonesia tidak transaksional, dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin, 8 Januari 2024.

Politik luar negeri dijalankan di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kata menteri tersebut. Menyikapi dinamika itu, dia mengatakan politik luar negeri RI dijalankan secara konsisten, berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.

“Politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional,” kata Menlu Retno. Menurut dia, diplomasi Indonesia terukur dengan baik, diperhitungkan dengan baik, berorientasi pada tindakan, dan berorientasi pada hasil.

Di acara tahunan tersebut, Retno mengungkap bahwa di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sembilan tahun lalu pada 2014, ada tiga pertanyaan besar yang diajukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia.

“Apakah politik luar negeri Indonesia menjadi inward-looking (melihat ke dalam)? Apakah semangat multilateralisme tidak relevan untuk Indonesia? Bagaimana dan akan seperti apa peran Indonesia di dunia internasional?” demikian tiga pertanyaan yang dimaksud.

Menteri yang menjabat selama dua periode di kabinet Jokowi itu berpendapat kerja keras diplomasi Indonesia selama sembilan tahun terakhir telah menjawab ketiga pertanyaan dengan tegas dan jelas, “bold and crystal clear”.

Dia menyampaikan lima prioritas Kemlu yang dirancang di awal pemerintahan Jokowi, yang disebutnya sebagai prioritas 4+1. Kelima prioritas tersebut adalah diplomasi ekonomi, pelindungan WNI, diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, dan penguatan infrastruktur diplomasi.

Perihal diplomasi ekonomi, Retno mengungkap Indonesia sudah menyelesaikan 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi sejak 2014 hingga 2023. Perjanjian tersebut berbentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) maupun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam hal pelindungan WNI, dia mengatakan Kemlu telah menyelesaikan total 218.313 kasus terkait warga negara Indonesia di luar negeri sejak 2014 hingga 2023. Sementara mengenai diplomasi kedaulatan, sebanyak enam perjanjian perbatasan dengan negara tetangga telah diselesaikan dalam kurun waktu tersebut.

Retno pun mengklaim rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia dalam hampir sepuluh tahun terakhir. Dia mengutip Lowy Institute Asia Power Index 2023 yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan menengah atau middle power di Asia, artinya negara yang tidak tergolong penguasa besar tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar.

“Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton,” kata dia.

Plus satu dalam prioritas 4+1 yang dicanangkan Retno adalah penguatan infrastruktur diplomasi. Dalam hal itu, dia bertanggung jawab atas pembenahan infrastruktur serta sarana dan prasarana Gedung Kemlu di Jakarta, termasuk pemugaran Gedung Pancasila.

Sempat disinggung Anies
Soal polugri Indonesia bersifat transaksional sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan pada 8 November 2023. Dia berbicara di acara bertajuk “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri” yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

“Berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional,” kata Anies, dikutip dari siaran di kanal YouTube CSIS. “Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia.”

Dia mengutip artikel dari media asing The Economist dan media nasional The Jakarta Post, yang masing-masing mengkritik cara Jokowi memandang kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. “Tone-nya sama kira-kira. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional,” ujar Anies.

NABIILA AZZAHRA A.

Pilihan editor: Genosida Israel di Gaza, Dokter Inggris Akan Jadi Saksi untuk ICC