Kemlu Selesaikan 218 Ribu Kasus WNI Selama Kepemimpinan Retno Marsudi

Senin, 8 Januari 2024 19:30 WIB

Menlu Retno Marsudi. TEMPO/Nabilla Azzahra

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyelesaikan total 218.313 kasus terkait warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sejak 2014 hingga 2023. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin, 8 Januari 2024.

Jumlah tersebut mencakup 360 WNI yang diselamatkan dari hukuman mati, 18.022 WNI direpatriasi dari berbagai situasi darurat termasuk dari zona konflik dan bencana alam, 56 WNI dibebaskan dari penyanderaan, dan lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri difasilitasi pemberian vaksin selama pandemi COVID-19.

Selain itu, sebesar Rp1 triliun hak-hak finansial WNI berhasil dikembalikan.

Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu dari lima prioritas Kemlu yang dirancang di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang disebut Retno sebagai prioritas 4+1.

Kelima prioritas tersebut adalah diplomasi ekonomi, pelindungan WNI, diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, dan penguatan infrastruktur diplomasi.

“Selama sembilan tahun terakhir, isu pelindungan senantiasa diletakkan sebagai salah satu prioritas politik luar negeri,” ujar Retno ketika menyampaikan capaian Kemlu selama dua periode kepemimpinannya.

“Paradigma cara berpikir dan pelayanan diubah secara signifikan. Sistem pelindungan dibangun dan terus diperkuat, antara lain dengan memperkuat instrumen hukum dari undang-undang hingga Peraturan Menteri Luar Negeri,” kata dia.

Dalam melakukan pelindungan WNI, Kemlu antara lain telah menunjuk tim hukum pelindungan WNI yang dinilainya kuat di semua negara tempat WNI berada, menyusun rencana kontingensi di semua negara yang berisiko konflik dan bencana, serta memasukkan pelindungan WNI ke dalam prioritas kurikulum pendidikan diplomat.

Selain itu, Retno menyampaikan Kemlu terus memperkuat inovasi digital seperti SMS blast yang diterapkan sejak bulan pertama Kabinet Kerja pimpinan Jokowi pada 2014 – 2019. Pelayanan pelindungan WNI juga dibuat menjadi satu pintu dengan Portal Peduli WNI, katanya, dan ada aplikasi ponsel Safe Travel untuk pelindungan WNI.

Dia mengatakan diplomasi pelindungan WNI di lakukan di semua tingkatan yaitu bilateral, kawasan, dan global. Indonesia meneken nota kesepahaman dengan negara-negara lain di tingkat bilateral, bekerja sama antar-ASEAN untuk penanganan kejahatan penipuan daring atau online scam di tingkat kawasan, dan berkontribusi aktif dalam pembentukan instrumen internasional soal isu migrasi di tingkat global.

Pilihan Editor: Kementerian Luar Negeri Tangani 44.521 Kasus Perlindungan WNI Sepanjang 2023, Apa Saja?

NABIILA AZZAHRA A.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

26 menit lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Indonesia Siapkan 4 Proyek di Papua Nugini, Revitalisasi Sekolah hingga Beasiswa PNS

3 jam lalu

Indonesia Siapkan 4 Proyek di Papua Nugini, Revitalisasi Sekolah hingga Beasiswa PNS

Pemerintah Indonesia tahun ini menyiapkan empat proyek untuk pembangunan negara tetangganya, Papua Nugini.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

3 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

4 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

12 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

12 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

15 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

16 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya