Mantan PM Albania Jadi Tahanan Rumah, Dituduh Beri Fasilitas Menantu Beli Aset Negara

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Minggu, 31 Desember 2023 19:20 WIB

Pemimpin oposisi Albania Sali Berisha memberi isyarat selama protes setelah parlemen memilih untuk mencabut kekebalannya sehingga dia dapat menghadapi tuduhan korupsi, di Tirana, Albania, 21 Desember 2023 REUTERS/Florion Goga/

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan di Albania memerintahkan mantan presiden dan perdana menteri Sali Berisha menjalani tahanan rumah dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan masa jabatannya.

Jaksa dalam sidang Sabtu, 30 Desember 2023, menuduh Berisha, 79 tahun, menggunakan pengaruhnya saat menjadi perdana menteri antara 2005 dan 2009 untuk mendukung suami putrinya dalam privatisasi tanah negara. Berisha membantah melakukan kesalahan.

Berisha kini memimpin partai oposisi terbesar di Albania, Partai Demokrat.

“Pengadilan telah menerima permintaan jaksa dengan mengubah tindakan sebelumnya dan kini telah memerintahkan tahanan rumah (untuk Berisha) tanpa kemungkinan meninggalkan negara tersebut,” kata pengacara Berisha, Genc Gjokutaj, setelah keputusan pengadilan.

Gjokutaj mengatakan Berisha akan mengajukan banding atas putusan tersebut, yang diambil setelah pengadilan memutuskan bahwa dia melanggar perintah untuk hadir dua kali seminggu di hadapan pihak berwenang.

Mantan PM tersebut membantah klaim jaksa, dan menuduh Perdana Menteri saat ini Edi Rama melakukan serangan politik untuk membungkam oposisi.

Jaksa masih harus mengajukan dakwaan terakhirnya.

Advertising
Advertising

“Dengan atau tanpa tahanan rumah, dengan atau tanpa polisi di depan pintu, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari Anda,” kata Berisha kepada para pendukungnya melalui pesan Facebook segera setelah keputusan tersebut.

"Dengan moto 'sekarang atau tidak sama sekali' saya mengajak Anda untuk melanjutkan pertempuran tanpa kembali, bahkan lebih kuat dan lebih bertekad."

Sehari sebelumnya Berisha mengatakan pihak oposisi akan mengadakan protes di jalan-jalan pada bulan Januari "sampai Rama digulingkan."

Berisha menjabat sebagai presiden dari tahun 1992 hingga 1997 setelah keruntuhan komunisme di negara miskin Balkan barat daya itu, dan sebagai perdana menteri dari 2005 hingga 2013.

Pada tahun 2021, AS melarang Berisha dan keluarganya masuk, dan Departemen Luar Negeri AS menuduhnya terlibat saat menjadi perdana menteri dalam "tindakan korupsi" termasuk menggunakan kekuasaannya untuk keuntungannya sendiri dan untuk memperkaya kerabat dan sekutu politiknya.

Berisha membantah tuduhan tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor Tokoh yang Meninggal 2023: dari Yevgeny Prigozhin sampai Henry Kissinger

Berita terkait

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

9 jam lalu

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.

Baca Selengkapnya

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

4 hari lalu

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

Kejati Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek breakwater Cituis.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

4 hari lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

4 hari lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

5 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

5 hari lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

5 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

5 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

5 hari lalu

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

KPK memeriksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Ada beberapa tersangka lain dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

5 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya