TEMPO.CO, Jakarta - Setidaknya 79 anggota parlemen diskors dari parlemen India pada Senin, 18 Desember 2023, karena mengganggu proses ketika mereka menuntut pernyataan pemerintah dan diskusi tentang pelanggaran keamanan di ruang tersebut minggu lalu.

Penangguhan tersebut menyusul tindakan serupa yang diambil terhadap 14 anggota parlemen pekan lalu.

Meskipun gangguan dan protes bukanlah hal yang aneh di parlemen, menurut para analis, total 93 penangguhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu sesi selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa badan legislatif semakin keras terhadap tindakan yang tidak dapat diatur.

Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi memiliki 290 anggota parlemen di majelis rendah dengan 543 kursi.

Keputusan ketua majelis tinggi dan rendah pada Senin untuk memberhentikan anggota parlemen disiarkan di saluran TV parlemen.

Para anggota parlemen oposisi yang melakukan protes terlihat berkumpul di depan ketua majelis tinggi dan meneriakkan slogan-slogan. Pemandangan serupa juga terjadi di majelis rendah.

Polisi mengajukan tuduhan terorisme terhadap lima orang sehubungan dengan pelanggaran keamanan di kompleks parlemen yang baru setelah seorang pria melompat ke majelis rendah, meneriakkan slogan-slogan dan menyalakan tabung asap pada 13 Desember.

Ketua majelis rendah mengatakan bahwa keamanan adalah tanggung jawabnya dan sedang melakukan peninjauan. Kementerian Dalam Negeri federal juga sedang menyelidiki pelanggaran tersebut.

Modi, dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar berbahasa Hindi, mengatakan apa yang terjadi sangat serius dan harus ada penyelidikan rinci mengenai hal ini, namun "tidak perlu memperdebatkan hal ini".

Anggota parlemen oposisi mengatakan pemerintah berperilaku diktator.

"Pertama, penyusup menyerang Parlemen. Kemudian pemerintah Modi menyerang parlemen dan demokrasi," Mallikarjun Kharge, presiden partai oposisi utama Kongres, pada Senin mengatakan di X, sebelumnya bernama Twitter.

“Dengan parlemen yang tidak memiliki oposisi, pemerintah Modi kini dapat melibas undang-undang penting yang masih tertunda, menghancurkan perbedaan pendapat, tanpa perdebatan apa pun.”

REUTERS

Pilihan Editor: Hizbullah Bom Dua Sistem Iron Dome Israel