TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia akan menampung sementara pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Meski begitu, pemerintah mengaku tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal.

"Sementara kita tampung,” kata Jokowi saat ditemui di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin, 11 Desember 2023.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci ke mana pengungsi Rohingya akan ditampung. Pemerintah, kata dia, masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Selain itu pemerintah juga masih mencari solusi untuk mengatasi masalah Rohingya.

Seperti diketahui, ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke pesisir Aceh sejak 14 November 2023. Kedatangan Rohingya ke Aceh pun mendapat penolakan keras dari warga setempat. Namun belakangan pemerintah justru menerima Rohingya. Lantas, apa alasan pemerintah menerima pengungsi Rohingya?

Alasan Pemerintah Terima Pengungsi Rohingya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan pemerintah terima pengungsi Rohingya. Menurut dia, pemerintah menampung sementara pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan.

"Jadi kita sebetulnya dalam menerima kehadiran mereka itu pertimbangan kemanusiaan saja," ujar Muhadjir di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin, 11 Desember 2023.

Walau begitu, Muhadjir berharap kebaikan yang dilakukan pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. "Tetapi kalau pertimbangan kemanusiaan itu kemudian telah disalahgunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, dengan cara yang tidak bertanggung jawab, ya, kita akan bisa bertindak keras untuk menolak itu," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir berujar bahwa Indonesia tidak memiliki ikatan dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Sehingga Indonesia menerima pengungsi Rohingya hanya bersifat sementara. Nantinya, mereka akan dikembalikan ke lembaga yang bersangkutan untuk penanganan.

Sebelumnya, Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.

"Mereka (rohingya) bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” tegasnya usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023, di Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 5 Desember 2023.

Atas dasar kemanusiaan, Ma'ruf mengatakan pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Tapi sebelum menampung Rohingya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan antisipasi agar tidak menimbulkan beban bagi negara.

"Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu jadi beban," kata Ma’ruf

Ma'ruf menambahkan, penempatan pengungsi menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Ia pun menyinggung Pulau Galang di Batam yang pernah digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam.

“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah (solutif)," ungkapnya.

<!--more-->

Rohingya Ditolak Warga Aceh

Pada 2 Desember 2023, lebih dari 100 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak mendarat di Aceh. Ratusan pengungsi itu di bawa Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh ke UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial di Gampong Ladong, Aceh Besar. Namun kedatangan pengungsi tersebut kembali ditolak oleh masyarakat setempat.

Salah seorang warga Ladong, Armansyah, mengatakan warga menolak para Rohingya ditempatkan di Ladong karena dari pengalaman sebelumnya banyak pengungsi kabur dari tempat penampungan sehingga meresahkan masyarakat.

"Gelombang pertama Rohingya ke sini dulu kami sudah menerima, tapi tingkah lakunya banyak berefek, terganggu dengan masyarakat," kata dia.

Selain itu, tutur dia, banyak pengungsi Rohingya yang sebelum ditempatkan di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial juga melarikan diri dari penampungan. "Banyak mereka keluar melarikan diri dari sini, (takut) hilang punya warga, berkonflik dengan warga, dan segala macam," katanya.

Untuk menangani membereskan masalah kedatangan pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah terus mencari solusi atas masalah tersebut. Ia menegaskan Indonesia terus melakukan diplomasi kemanusiaan, namun sifat bantuan bagi suku Rohingya bersifat sementara.

Mahfud menyatakan pemerintah pusat akan mengundang tiga pemerintah provinsi untuk berunding mencari tempat penampungan para pengungsi Rohingya

“Nanti masih mengundang tiga muspida, tiga provinsi. Riau, Aceh, dan Sumatera Utara itu, untuk berembuk mencari satu tempat yang sifatnya sementara,” kata Mahfud saat ditemui di usai rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Desember 2023

Di sisi lain, terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pengiriman pengungsi Rohingya ke Indonesia, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. "Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku perdagangan orang,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2023

RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Warga Israel Dukung Serangan ke Gaza Dilanjutkan, Ini Sebabnya