TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara berhasil menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit pada hari Selasa, 21 November 2023, sehari lebih cepat dari jadwal yang diberikan ke Korea Selatan.

Para pejabat Korea Selatan mengatakan upaya peluncuran terbaru ini kemungkinan besar menggunakan bantuan teknis dari Moskow sebagai bagian dari kemitraan yang berkembang sehingga Korea Utara mengirimkan jutaan peluru artileri ke Rusia. Rusia dan Korea Utara telah menolak kesepakatan senjata tersebut, namun secara terbuka menjanjikan kerja sama yang lebih dalam.

Peluncuran pada hari Selasa ini akan menjadi yang pertama sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Vladimir Putin di fasilitas luar angkasa modern Rusia pada bulan September untuk pertemuan puncak di mana presiden Rusia berjanji untuk membantu Pyongyang membangun satelit.

Para pejabat di Korea Selatan dan Jepang, yang pertama kali melaporkan peluncuran tersebut, mengatakan mereka tidak dapat segera memverifikasi apakah sebuah satelit telah ditempatkan di orbit. Juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan militer AS masih menilai apakah peluncuran tersebut berhasil atau tidak.

Korea Selatan menanggapi pengumuman Korea Utara dengan mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan sebagian dari perjanjian antar-Korea tahun 2018 yang dirancang untuk menurunkan ketegangan militer, kantor berita Yonhap melaporkan, Rabu, 22 November 2023.

Yonhap mengutip pernyataan Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan yang mengatakan bahwa langkah tersebut akan melibatkan pemulihan operasi pengintaian dan pengawasan di wilayah sekitar garis demarkasi militer antar negara.

Kantor berita Korea Utara KCNA mengatakan satelit Malligyong-1 diluncurkan dengan roket Chollima-1 dari fasilitas peluncuran satelit Sohae pada pukul 22:42 waktu setempat dan memasuki orbit pada 22:54. KCNA mengutip Administrasi Teknologi Dirgantara Nasional Korea Utara.

Korea Utara sebelumnya telah memberi tahu Jepang bahwa mereka berencana meluncurkan satelit antara Rabu dan 1 Desember, setelah dua upaya gagal awal tahun ini.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, Adrienne Watson, menyebut peluncuran tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB,” dan mengatakan bahwa hal tersebut “meningkatkan ketegangan, dan berisiko mengganggu stabilitas situasi keamanan di wilayah tersebut dan sekitarnya.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan peluncuran tersebut menggunakan teknologi rudal balistik. Resolusi PBB melarang penggunaan rudal Korea Utara.

KCNA mengatakan Kim Jong Un secara pribadi mengamati peluncuran tersebut, yang terjadi hanya seminggu sebelum Korea Selatan berencana mengirim satelit mata-mata pertamanya ke luar angkasa dengan roket Falcon 9 yang dioperasikan oleh perusahaan AS Space X.

Badan antariksa Korea Utara akan mengirimkan beberapa satelit mata-mata dalam waktu dekat untuk terus mengamankan kemampuan pengawasan di Korea Selatan dan wilayah lain yang menjadi kepentingan angkatan bersenjata Korea Utara, kata laporan itu.

“Peluncuran satelit pengintai adalah hak sah (Korea Utara) untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri,” kata KCNA, seraya menambahkan bahwa hal itu akan meningkatkan kesiapan militer negara tersebut dalam menghadapi “gerakan militer berbahaya” musuh-musuhnya.

Setelah upaya peluncuran pada bulan Mei, Korea Selatan mengambil puing-puing satelit tersebut dari laut dan mengatakan bahwa analisis menunjukkan bahwa satelit tersebut hanya digunakan secara terbatas sebagai platform pengintaian.

Marco Langbroek, pakar satelit di Universitas Teknologi Delft di Belanda, mengatakan meskipun satelit “observasional” yang diluncurkan Korea Utara mencapai orbit pada tahun 2012 dan 2016, tidak diketahui apakah satelit tersebut benar-benar berfungsi dan keduanya terbakar di atmosfer tahun ini.

Para analis mengatakan bahkan sistem satelit dapat memberi Korea Utara kemampuan pertamanya untuk memantau pasukan AS, Korea Selatan, dan Jepang dari jarak jauh.

Kemampuan seperti itu memungkinkan Korea Utara untuk menargetkan senjatanya jika terjadi perang, namun wawasan yang lebih luas mengenai pergerakan pasukan sekutu juga dapat membantu memberikan tingkat kepastian dan stabilitas, kata Ankit Panda dari Carnegie Endowment AS.

Militer Korea Selatan mengatakan mereka yakin roket tersebut membawa satelit pengintai dan diluncurkan ke arah selatan.

Melalui sistem penyiaran daruratnya, pemerintah Jepang memerintahkan penduduk di Okinawa untuk berlindung di dalam gedung atau di bawah tanah. Belakangan dikatakan bahwa roket tersebut tampaknya terbang melewati Okinawa menuju Samudera Pasifik, dan pihaknya mencabut peringatan daruratnya.

Dalam sambutan singkatnya kepada wartawan setibanya di kantornya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengulangi bahwa peluncuran rudal Korea Utara merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan ancaman terhadap keselamatan warga negara Jepang.

“Kami telah mengajukan protes keras dan mengutuk Korea Utara dengan keras,” katanya.

Sebelumnya pada hari Selasa, Kishida mengatakan sistem pertahanan negaranya, termasuk kapal perusak Aegis dan rudal pertahanan udara PAC-3, siap menghadapi “situasi tak terduga” yang muncul.

Jepang tidak mengambil tindakan untuk menghancurkan roket tersebut, kata Penjaga Pantai, mengutip kementerian pertahanan.

Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat telah berkoordinasi untuk menempatkan kapal perusak Aegis yang melacak peluncuran tersebut dan berbagi data, kata militer Korea Selatan.

REUTERS

Pilihan Editor Rombongan Menlu OKI ke Rusia untuk Selesaikan Perang Gaza, Ini Hasilnya