TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Anwar Ibrahim membantah anggapan bahwa pemerintah Malaysia telah menolak mengirim pasukan ke Palestina menyusul gempuran Israel ke Gaza.

Berbicara di Dewan Rakyat, Senin, 16 Oktober 2023, Anwar menekankan bahwa pengiriman pasukan ke luar negeri bukanlah “keputusan sederhana” yang diambil pemerintah.

Dia mengatakan jika diperlukan, Malaysia akan membuat keputusan kolektif dengan sekutu dan tetangga untuk melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk membantu warga Palestina dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.

“Ada beberapa orang di Malaysia yang mengeluh karena kami menolak mengirimkan militer kita,” katanya di depan anggota parlemen.

“Pengiriman pasukan apa pun, termasuk untuk tujuan misi penjaga perdamaian atau untuk memberikan bantuan kemanusiaan, harus disetujui oleh negara-negara tetangga (Palestina).

“Tanpa persetujuan mereka, kita bahkan tidak bisa mendaratkan pesawat (di sana). Jadi saya berharap (para pihak) bisa memahami hal ini dan tidak membingungkan masyarakat.”

Israel telah menyatakan perang terhadap Hamas menyusul serangan mendadak Hamas di beberapa lokasi di Israel pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 3.000 orang telah terbunuh di kedua belah pihak sejak saat itu.

Data PBB menunjukkan bahwa setidaknya satu juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam satu minggu saja, dan setidaknya 400.000 orang yang mengungsi kini berada di sekolah-sekolah dan gedung-gedung PBB, yang sebagian besar tidak dilengkapi sebagai tempat penampungan darurat.

Kepala badan PBB yang menangani pengungsi Palestina kemarin memperingatkan bahwa rekan-rekannya di Gaza tidak lagi mampu memberikan bantuan kemanusiaan.

“Saat saya berbicara dengan Anda, Gaza kehabisan air dan listrik. Sebentar lagi, saya yakin, dengan ini tidak akan ada lagi makanan atau obat-obatan,” kata Philippe Lazzarini.

“Ribuan orang telah terbunuh, termasuk anak-anak dan perempuan. Gaza sekarang bahkan kehabisan kantong jenazah.”

FMT

Pilihan Editor 5 Fakta Jelang Pertemuan 2 Sahabat Putin dan Xi Jinping di Beijing Pekan Ini