Ini Respon Pemerintah, MUI, hingga Jusuf Kalla Soal Hamas vs Israel

Reporter

Andika Dwi

Rabu, 11 Oktober 2023 10:15 WIB

Beberapa pria berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Kota Gaza, Palestina, Kamis, 9 Agustus 2018. Mesir berulang kali menjadi mediator antara pihak Israel dan Hamas untuk menghindari perang lain. AP

TEMPO.CO, Jakarta -Aksi penyerangan secara mendadak kelompok Hamas ke Israel menghebohkan seluruh dunia. Diduga hampir ribuan warga sipil, baik dari Israel maupun Palestina dikabarkan menjadi korban baik dalam konflik Hamas vs Israel, sedangkan ratusan lainnya menderita luka-luka.

Konflik tersebut pun turut menjadi perhatian pemerintah di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat berbasis keagamaan, dan tokoh lain juga memberikan tanggapan atas konflik Hamas dan Israel. Berikut respon pemerintah dan sejumlah ormas di Indonesia.

1. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan keprihatinannya atas memanasnya konflik antara Palestina dan Israel. “Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel,” tulis Kemlu di akun media sosial X (dulu Twitter), pada Minggu, 8 Oktober 2023.

Kemlu mendesak agar tindakan kekerasan terhadap manusia segera dihentikan, supaya menghindari bertambahnya jumlah korban. Selain itu, Kemlu berharap, akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel segera dituntaskan, sesuai parameter yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Advertising
Advertising

2. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK)

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa serangan Hamas ke Israel menjadi bagian dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan kebebasan. “Itu suatu tindakan luar biasa untuk sebuah kemerdekaan dan kebebasan,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 8 Oktober 2023.

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut menilai ketegangan antara Hamas kepada Israel adalah serangan mendadak dan jarang terjadi. “Ini merupakan serangan yang dilakukan dengan kerahasiaan, perencanaan luar biasa dan jarang terjadi,” ucap Jusuf Kalla.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan, melalui kejutan dari Hamas, ada banyak momentum bagi Palestina untuk terlepas dari penjajahan Israel, serta untuk menggapai kemerdekaan.

“Balasan atas serangan yang diberikan Israel bisa jadi akan menjadi momentum untuk rakyat dan bangsa Palestina dalam memperkuat heroisme, mereka membebaskan rakyat yang sudah dijajah dalam kurun waktu panjang. Banyak momentum untuk meraih kemerdekaan,” ujar Sudarnoto dalam keterangan resminya, Senin, 9 Oktober 2023.

Sudarnoto menyampaikan agar seluruh faksi Palestina, seperti Fatah dapat bersatu dan berkonsolidasi untuk memperkuat upaya kemerdekaan. “Saya berharap betul, setiap momentum untuk kedaulatan serta kemerdekaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh faksi Palestina. Dengan cara ini, Israel akan kehabisan waktu dan kekuatan,” kata dia.

Sudarnoto menambahkan, serangan balik dari Hamas ke Israel merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan otoritas Israel kepada bangsa Palestina. “Serangan terbesar Hamas ini menjadi alat bayar Israel, tentu saja Israel harus menanggung sendiri,” ucap dia.

4. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Di sisi lain, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dengan lantang menyerukan perselisihan yang berujung perang antara Hamas dan Israel. “Hentikan kekerasan di kedua wilayah,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Gus Yahya juga mengajak seluruh pihak terkait dan masyarakat dunia agar bertindak dengan langkah tepat. Dia mendorong agar upaya tersebut bisa mencapai titik penyelesaian yang adil bagi Palestina dan Israel sesuai hukum internasional.

“Masyarakat internasional harus bertindak dengan lebih tegas menuju penyelesaian adil atas masalah Israel dan Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional,” kata dia.

Yahya juga berharap agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan hak veto hanya karena membela salah satu pihak. “Keadilan dan kemanusiaan harus menjadi landasan sikap absolut,” ucap dia.

5. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah

Soal gempuran Hamas ke Israel, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti keamanan dan keselamatan masyarakat sipil. “Masa depan perdamaian di Palestina semakin tidak menentu,” kata dia, dikutip dari laman TV Muhammadiyah, Senin, 9 Oktober 2023.

Dia pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mencegah peperangan dan kekerasan yang semakin meluas. Dia menyebutkan, langkah politiknya bisa dengan menyelenggarakan sidang. “Memediasi pembicaraan Palestina dengan Israel,” ujar Abdul.

Pilihan Editor: Rusia Usulkan Palestina Jadi Negara untuk Akhiri Perang Hamas Israel

ANTARA | TEMPO.CO | TVMU.TV | MUI.OR.ID | MENPAN. GO | MELYNDA DWI PUSPITA

Berita terkait

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

13 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

1 hari lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

2 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

2 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya