TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dijadualkan pekan depan akan berkunjung ke Timor Loro Sae untuk mencari sejumlah bukti dan informasi dari empat orang saksi terkait dengan kasus pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal United Nations Trasitional Administration in East Timor (UNTAET), Dennis McNamara, kepada wartawan yang mencegatnya seusai bertemu dengan Menteri Kehakiman Dan HAM, Yusril Ihza Mahendra di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta Jumat (15/2) sore. Menurut Dennis penyelidikan atas terbunuhnya jurnalis Belanda tersebut, pihaknya dengan pemerintah Indonesia akan bekerja sama mengungkap kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1999 itu. “Kita akan terus bekerja sama membagi informasi dan bukti-bukti bagi terungkapnya kasus ini,” jelas Dennis. Ia juga menambahkan kerja sama ini sangat penting dan tidak bisa terselesaikan dalam waktu cepat jika tidak ada kesamaan diantara kedua belah pihak. Hal serupa juga diungkapkan General Executor UNTAET, Longuinthos Montero, yang memastikan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung M.A. Rahman, untuk menghadirkan empat orang saksi di wilayah Timor Timur. Tapi dia tidak bisa menghadirkan dua belas saksi lainnya yang berdomisili di luar Timor Timur, seperti Letnan Jenderal Peter Cosgrove, bekas komanda UNTAET. “Saya siap menghadirkan empat saksi yang berdomisili di Timor Timur. Tapi Jika penyidik dari Kejaksaan Agung ingin memeriksa Cosgrove, mereka harus datang ke Australia,” tegasnya. Sedangkan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pertemuannya siang ini dengan UNTAET membahas masalah kerja sama antara kedua belah pihak. Termasuk melanjutkan MoU yang pernah ditandatangani bekas Jaksa Agung Marzuki Darusman tahun 2000 lalu dan masalah pengadilan HAM kasus Timor Timur di Indonesia. Yusril menjelaskan kepada rombongan UNTAET tersebut bahwa persiapan pengadilannya telah beres dan hanya menunggu dua hal yaitu tata cara perlindungan saksi dan kompensasi kerugian yang timbul dalam kerusuhan seusai jajak pendapat di Timtim pada 1999. Selain itu Yusril juga menjelaskan bahwa perlu waktu lama untuk mempersiapkan pengadilan HAM tersebut. “Saya membantah komentar McNamara yang mengatakan terlalu lamanya proses pengadilan HAM di negara kita,” ujar menteri. Dia mencontohkan kasus kejahatan perang yang dilakukan Slobodan Milosevic di Bosnia yang baru sekarang dapat digelar peradilan internasional terhadapnya. “Bandingkan dengan kita yang peristiwanya baru berlangsung 30 agustus 1999. Dari sekarang kan baru tiga tahun,” imbuhnya. Selain itu Yusril menegaskan, Indonesia tidak bisa menerima campur tangan yang terlalu jauh dari UNTAET maupun pihak luar negeri lainnya dalam proses hukum di Indonesia. Ia mempersilahkan UNTAET menyaksikan peradilan HAM di sini, asalkan tidak mengganggu independensi peradilan tersebut. Selama ini menurut Yusril pemerintah Indonesia selalu disudutkan oleh campur tangan asing dalam proses hukum yang berlangsung di Indonesia. “Saya pertanyakan kepada mereka apa urusannya UNTAET mendesak-desak kita. Apakah UNTAET punya mandat langsung dari PBB,” tegas dia sambil mempertanyakan kejelasan masa kerja UNTAET di Timor Timur yang hingga kini terus diperpanjang. (Yura Syahrul-Tempo News Room)