DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Sabtu, 30 September 2023 09:43 WIB

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Partai Republik garis keras di DPR Amerika Serikat pada sidang Jumat, 29 September 2023, menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah. Akibatnya, sebagian lembaga federal akan ditutup mulai hari Minggu besok, 1 Oktober 2023, karena ketiadaan anggaran.

Dalam pemungutan suara dengan hasil 232 berbanding 198, DPR mengalahkan rancangan undang-undang yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan atau shutdown. RUU itu akan memangkas pengeluaran dan membatasi imigrasi, sebuah prioritas Partai Republik yang kecil kemungkinannya untuk disetujui oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Kekalahan ini membuat Partai Republik - yang menguasai dewan tersebut dengan perbandingan suara 221-212 - tidak memiliki strategi yang jelas untuk mencegah penutupan taman nasional, mengganggu gaji hingga 4 juta pekerja federal dan menghambat segalanya mulai dari pengawasan keuangan hingga penelitian ilmiah jika pendanaan tidak tersedia, diperpanjang melewati pukul 12:01 ET (11.00 WIB) pada hari Minggu.

Setelah pemungutan suara, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan majelis mungkin masih meloloskan perpanjangan pendanaan tanpa kebijakan konservatif yang telah mengasingkan Partai Demokrat. Namun dia menolak mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewan tersebut diperkirakan akan mengadakan lebih banyak pemungutan suara pada hari Sabtu.

“Itu hanya sebuah kegagalan jika Anda berhenti,” katanya kepada wartawan.

Tidak jelas apakah Senat akan bertindak tepat waktu. Majelis tersebut dijadwalkan pada Sabtu sore untuk menyetujui rancangan undang-undang bipartisan yang akan mendanai pemerintah hingga 17 November, namun hambatan prosedural dapat menunda pemungutan suara akhir hingga Selasa.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada hari Jumat bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menunda program-program untuk usaha kecil dan anak-anak serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.

Penutupan ini akan menjadi yang keempat dalam satu dekade dan hanya empat bulan setelah kebuntuan serupa menyebabkan pemerintah federal mengalami gagal bayar (default) atas utangnya sebesar $31 triliun. Risiko yang berulang kali terjadi telah meningkatkan kekhawatiran di Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Moody's telah memperingatkan hal ini dapat merusak kelayakan kredit AS.

Advertising
Advertising

REUTERS

Pilihan Editor Suami Istri WNI Disekap Perusahaan Judi Online di Kamboja, Kini Sudah Dibebaskan

Berita terkait

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

6 jam lalu

Pejabat AS Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS, Apa yang Dibahas?

Utusan Joe Biden menemui Pangeran MBS di Arab Saudi untuk membahas sejumlah hal termasuk Palestina.

Baca Selengkapnya

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

7 jam lalu

Dua Aktor Pengisi Suara di AS Gugat Perusahaan AI yang Diduga Gunakan Suara Mereka Secara Ilegal

Dua aktor pengisi suara menggugat salah satu startup kecerdasan buatan atau AI, yakni Lovo di pengadilan federal Manhattan, AS. Begini kasusnya.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

7 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

8 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

23 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

1 hari lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya