TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat membatasi impor dari tiga perusahaan Cina karena mempekerjakan minoritas Muslim Uighur dengan cara kerja paksa. Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co Ltd, Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd dan Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd ditambahkan ke Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, sehingga jumlah total entitas dalam daftar menjadi 27.

Ketiga perusahaan Xinjiang tersebut ditunjuk karena praktik bisnis mereka yang melibatkan minoritas Uighur dan kelompok teraniaya lainnya, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa, 26 September 2023.

“Kami tidak menoleransi perusahaan yang menggunakan kerja paksa, yang melanggar hak asasi individu demi mendapatkan keuntungan,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam pernyataannya.

Ketiga perusahaan tersebut ditunjuk pemerintah Xinjiang untuk merekrut dan mengangkut, menampung atau melakukan kerja paksa atas warga Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan, atau anggota kelompok teraniaya lainnya ke luar wilayah tersebut, kata Amerika Serikat.

Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co memproduksi benang dan produk tekstil lainnya. Xinjiang Zhongtai Group Co memproduksi dan menjual polivinil klorida (PVC) serta tekstil, bahan kimia dan bahan bangunan lainnya. Xinjiang Tianshan Wool Textile Co antara lain menjual pakaian kasmir dan wol. Ketiganya berbasis di Xinjiang, yang berpenduduk mayoritas Muslim Uighur.

Undang-undang Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur (UFLPA) tahun 2021 melarang impor barang ke Amerika Serikat yang diproduksi di Xinjiang atau oleh perusahaan yang disebutkan dalam daftar tersebut kecuali importir dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak diproduksi dengan tenaga kerja secara paksa.

Para pejabat AS yakin pihak berwenang Cina telah mendirikan kamp kerja paksa untuk warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat. Beijing membantah melakukan pelanggaran apa pun.

Departemen Luar Negeri pada hari Selasa memperbarui nasihat bisnisnya pada rantai pasokan Xingjiang untuk meminta perhatian pada “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang dan bukti meluasnya penggunaan kerja paksa di sana.”

Laporan ini menekankan pentingnya dunia usaha untuk mengambil langkah-langkah uji tuntas, termasuk mengidentifikasi, menilai dan mengambil tindakan terhadap risiko kerja paksa dan hak asasi manusia bagi pekerja.

Beberapa kelompok dan aktivis Uighur merasa frustrasi dengan lambannya penegakan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. Senator Marco Rubio, yang membantu memperkenalkan undang-undang tersebut, mendesak pemerintahan Biden untuk menambahkan lebih banyak perusahaan ke dalam daftar.

“Ada potensi ribuan perusahaan dan entitas yang berbasis di Tiongkok terlibat dalam kerja paksa,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan. “Lambatnya langkah ini semakin memberanikan mereka yang mengambil keuntungan dari kerja paksa.”

Amerika Serikat pada bulan Agustus melarang barang-barang dari dua perusahaan yang berbasis di Cina yang ditambahkan ke dalam daftar tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor Kebakaran di Pesta Pernikahan di Irak, 113 Orang Tewas dan Ratusan Lainnya Terluka