TEMPO.CO, Jakarta - Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Sabtu, 23 September 2023, meminta pemerintah Polandia untuk mengklarifikasi tuduhan mengenai kesepakatan tunai untuk visa bagi migran yang telah mengguncang politik Polandia, ketika perdebatan mengenai imigrasi memanas di Jerman.

Permintaan dari Scholz menandai peningkatan retorika dari negara tetangga Polandia yang kuat di wilayah barat, yang muncul hanya beberapa hari setelah sumber mengatakan Jerman memanggil duta besar Polandia dan Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser berbicara dengan timpalannya dari Polandia mengenai topik tersebut.

Sejak awal bulan ini, pemerintah Polandia telah menghadapi tuduhan dari partai-partai oposisi bahwa mereka terlibat dalam sistem di mana para migran menerima visa Polandia dengan kecepatan yang dipercepat tanpa pemeriksaan yang layak setelah membayar perantara.

Para pendatang yang datang ke Polandia dapat dengan mudah menyeberang ke negara-negara Uni Eropa lainnya mengingat perbatasannya terbuka.

Pemerintah Polandia telah menulis surat kepada komisaris keamanan Uni Eropa untuk mengatakan bahwa skandal itu adalah "fakta media" yang berlebihan dan bertujuan untuk mendiskreditkan kaum nasionalis yang berkuasa dalam pertarungan sengit untuk terpilih kembali pada bulan depan.

“Skandal visa yang terjadi di Polandia perlu diklarifikasi,” kata Scholz pada Sabtu di sebuah acara. “Saya tidak ingin orang-orang dari Polandia masuk begitu saja,” tambahnya.

Scholz mengisyaratkan bahwa Jerman dapat mengambil langkah-langkah untuk mengontrol perbatasan dengan Polandia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman telah mengatasi membanjirnya migran dan pencari suaka dari Suriah dan Ukraina.

Dalam suratnya kepada Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau, Komisaris UE untuk Dalam Negeri Ylva Johansson menuntut klarifikasi penuh atas skandal pembelian 350.000 visa kerja untuk wilayah UE-Schengen, BILD melaporkan minggu ini.

Dalam surat yang diserahkan kepada BILD, komisaris tersebut menyatakan bahwa perilaku otoritas Polandia dapat berarti "pelanggaran terhadap hukum UE dan khususnya Kode Visa UE."

REUTERS

Pilihan Editor: KBRI Berhasil Selamatkan WNI Korban Penculikan di Malaysia