Pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara disingkat IKN, tepatnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2024. Praktik pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang unik di dunia ini. Beberapa negara telah melakukannya sebelumnya, dan hasilnya bervariasi, ada yang sukses, namun juga ada yang mengalami kegagalan.

Lalu, negara mana saja yang pernah berpindah ibu kota negara?

1. Nigeria: Dari Lagos ke Abuja
Sejak tahun 1914, Lagos telah berfungsi sebagai ibu kota Nigeria. Namun, pada tahun 1976, Presiden Murtala R. Muhammed mengumumkan perpindahan resmi ibu kota ke Abuja.Pemilihan Abuja sebagai ibu kota baru didasari oleh pertimbangan bahwa wilayah tersebut lebih netral dari segi etnis dan agama dalam konteks Nigeria.

Selain itu, Abuja juga dianggap sebagai lokasi yang lebih strategis dan terpusat untuk menjalankan pemerintahan Nigeria. Sebelumnya, Lagos terletak di pesisir dan dianggap kurang ideal. Proyek pemindahan ibu kota dimulai pada tahun 1980-an dan selesai pada tahun 1991. Pada tanggal 12 Desember 1991, Abuja secara resmi menjadi ibu kota baru Nigeria, dan statusnya masih bertahan hingga hari ini.

2. India: Dari Kolkata ke New Delhi
Awalnya, ibu kota India terletak di Kolkata, yang terletak sekitar 129 kilometer di utara Teluk Benggala. Kolkata dikenal sebagai pusat industri, perdagangan, dan kebudayaan yang terletak di delta Sungai Ganges. Namun, pada tahun 1931, ibu kota India dipindahkan ke New Delhi.

Pemindahan ibu kota dari Kolkata ke New Delhi didorong oleh pertimbangan politik dan ekonomi. Pemerintah Inggris yang menguasai India saat itu percaya bahwa dengan menjadikan Delhi sebagai ibu kota, pengendalian negara akan lebih efisien karena berada di wilayah utara.

<!--more-->

3. Myanmar: Dari Yangon ke Naypyidaw
Pada tahun 2001, Myanmar memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw. Meskipun tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pemindahan, beberapa sumber mengindikasikan bahwa ini mungkin terkait dengan upaya mengatasi potensi gerakan pro-demokrasi atau sebagai bagian dari strategi militer.

Pembangunan Naypyidaw selesai pada tahun 2005 dan biaya total yang dikeluarkan mencapai sekitar empat miliar dolar Amerika Serikat. Namun, saat ini Naypyidaw sering dianggap sebagai "kota hantu" karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit. Banyak fasilitas, seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata, sering terlihat sepi, menjadikan kota ini seperti kota yang ditinggalkan.

4. Australia: Canberra
Pada abad ke-19, pemerintah Australia menghadapi tantangan dalam menentukan ibu kota karena adanya dua kota besar, yaitu Melbourne dan Sydney. Akhirnya, Canberra resmi dipilih sebagai ibu kota Australia pada tahun 1913. Canberra saat ini menjadi rumah bagi Gedung Parlemen dan Pengadilan Tinggi Australia, serta kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer.

Meskipun demikian, pada tahun 1996, Perdana Menteri John Howard memilih untuk tinggal di Kirribilli House yang menghadap ke Sydney Harbor daripada di The Lodge di Canberra. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Canberra tidak dapat menarik kepercayaan publik Australia. Mantan Perdana Menteri Paul Keating juga menganggap pemindahan ibu kota ke Canberra sebagai salah satu kesalahan terbesar di Australia.

5. Brasil: Dari Rio de Janeiro ke Brasília
Pemerintah Brasil memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília pada tahun 1960. Keputusan ini diambil karena Rio de Janeiro padat penduduk dan menghadapi masalah kemacetan yang serius. Selain itu, Brasília kemudian menjadi fokus perencanaan perkotaan modern yang disusun ulang.

Kemajuan dan modernitas Brasília dalam tata kota membuatnya menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Pemindahan ibu kota ini juga mengilhami pembangunan kota baru yang lebih efisien dan modern. Termasuk IKN?

Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengecam tindakan Jepang yang membuang air radioaktif Fukushima ke Samudera Pasifik dalam sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York pada Jumat.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengatakan Jepang telah mengabaikan kekhawatiran diabaikan penduduk Pasifik. “Kalau air limbah nuklir ini aman, sebaiknya disimpan di Jepang. Fakta bahwa air radioaktif itu dibuang ke laut menunjukkan bahwa itu tidak aman,” katanya kepada Sidang Umum PBB.

Dia mendesak Jepang untuk menghentikan pelepasan air radioaktif. “Dampak dari tindakan ini bersifat lintas batas dan antargenerasi dan bersifat serangan terhadap kepercayaan dan solidaritas global.”

“Peningkatan pemanasan dan pengasaman laut akibat pembuangan air nuklir yang diolah selama lebih dari 30 tahun menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi kesejahteraan dan masa depan masyarakat kita,

“Jika kita ingin membangun kembali kepercayaan dan menyalakan kembali solidaritas global, kita harus jujur dan terus terang dalam melindungi lautan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat kita,” kata Sogavare.

Sogavare juga mengatakan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh pengawas nuklir PBB mengenai “tidak meyakinkan

“Kami mencatat laporan penilaian IAEA (Badan Energi Atom Internasional) tidak meyakinkan dan data ilmiah yang dibagikan masih tidak memadai, tidak lengkap dan bias. Kepulauan Solomon berdiri bersama dengan penduduk kepulauan Pasifik yang berpikiran sama dan terkejut dengan keputusan Jepang yang membuang lebih dari satu juta ton air limbah nuklir yang telah diolah ke laut,” katanya.

Tokyo mulai melepaskan limbah nuklir dari pembangkit listrik Fukushima yang lumpuh bulan lalu, memicu reaksi keras dari Cina, yang melarang impor makanan laut dari Jepang.

Menjelang pelepasan limbah nuklir oleh Jepang, IAEA merilis laporan yang menyatakan bahwa tindakan Tokyo tidak akan berdampak pada manusia dan kehidupan laut. Namun mereka tidak merekomendasikan atau mendukung keputusan Jepang.

Pilihan Editor: Jepang Mengadu ke WTO, Tak Terima Cina Larang Impor Produk Perikanan

REUTERS | ANADOLU