TEMPO.CO, Jakarta – Para pemimpin perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan bertemu selama tiga hari di Jakarta, mulai Selasa hingga Kamis, 5 - 7 September 2023. KTT ASEAN edisi kali ini akan menjadi ujian untuk persatuan blok, di tengah tantangan yang mengganggu sejumlah negara anggota seperti sengketa Laut Cina Selatan dan krisis internal Myanmar.

“ASEAN tidak pernah punya posisi solid terkait isu Laut Cina Selatan.. Mestinya ASEAN punya posisi yang sedikit lebih kuat,” kata dosen hubungan internasional dari Universitas Queensland Ahmad Rizky Umar saat dihubungi oleh Tempo pada Senin, 4 September 2023.

Sikap tegas ASEAN soal Laut Cina Selatan, menurut Rizky Umar, perlu ditunjukkan secara kolektif, menyusul dirilisnya peta standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina pada pekan lalu. Peta terbaru Cina yang terkenal berbentuk U itu menutupi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan.

Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam telah menyampaikan protes terkait dengan peta baru Cina tersebut. Beijing berharap setiap pihak tidak berlebihan dalam menafsirkan peta baru negaranya.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro menyatakan tidak ada agenda khusus membahas Laut Cina Selatan dalam Pertemuan Diplomat Senior ASEAN pada Minggu malam, 3 September 2023. “Tetapi Indonesia sebagai ketua, kita memahami bahwa ada anggota ASEAN yang akan mengangkatnya pada tingkat yang lebih tinggi,” kata Sidharto dalam konferensi pers di Jakarta setelah rapat tersebut.

Sejauh ini, belum ada pernyataan dari ASEAN yang mencerminkan sikap soal perkembangan terbaru yang terjadi berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Tanpa merujuk spesifik ke satu isu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pembukaan pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada Senin, 4 September 2023, hanya menyinggung, “kita semua menyadari banyaknya keadaan sulit di kawasan ini.”

Usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. Retno berkomentar mengenai peta baru Cina. Menurutnya penarikan garis wilayah apa pun harus sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982.

Retno juga menyebut bahwa hal tersebut merupakan sikap yang selalu konsisten dipegang Indonesia dalam hal kedaulatan wilayah. "Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten," ucapnya.

Menurut Rizky Umar, persatuan blok dalam mengatasi isu Laut Cina Selatan ini akan tercermin jika keprihatinan soal peta baru Cina yang membuat resah sejumlah anggota ini masuk dalam pernyataan bersama dan efisiensi negosiasi kode etik perairan penuh konflik tersebut bersama Beijing.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mendorong percepatan negosiasi code of conduct atau kode etik di Laut Cina Selatan bersama Cina. Pedoman merangkum aspirasi ASEAN dan Cina untuk selesaikan kode etik dalam 3 tahun atau kurang, melalui pembahasan secara intensif isu-isu tertunda.

“Apakah hasilnya akan berpihak pada ASEAN atau terus tertunda seperti yang sudah terjadi,” kata Rizky Umar menambahkan.

<!--more-->

Myanmar Jadi Pekerjaan Rumah bagi ASEAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pembukaan rapat pada Senin, 4 September 2023, di Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, mengakui bahwa isu Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah bagi blok.

Myanmar dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya.

ASEAN, sejak akhir 2021 melarang junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis yang dikenal five point of consensus. Menteri luar negeri Myanmar tidak hadir dalam pertemuan Senin ini, 4 September 2023.

Konsensus lima butir ASEAN untuk Myanmar itu mencakup segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Rizky Umar menilai perlu dinanti bagaimana hasil atau kemajuan dari pendekatan diplomasi senyap yang dilakukan selama Indonesia menjadi ketua ASEAN, untuk menangani krisis Myanmar ini. “Apakah nanti akan ada resolusi yang melampaui konsensus atau ini akan diulang kembali,” ujarnya.

Sebagai presiden Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selama 9 bulan, Indonesia telah meluncurkan upaya senyap untuk membuat terobosan menyelesaikan krisis ini. Sekitar 145 pertemuan dengan semua pihak mencakup junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, dan kelompok-kelompok etnis, telah dilakukan Indonesia – termasuk yang dihadiri menteri luar negeri sendiri secara tatap muka.

Dalam rapat ASEAN hari ini, para menteri luar negeri melakukan tinjauan komprehensif terhadap penerapan konsensus lima butir ASEAN. Hasilnya akan direkomendasikan untuk pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara yang akan dimulai besok.

Saat ditanya soal ini dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Selasa, 29 Agustus 2023, Menteri Retno mengatakan ASEAN tidak akan meninjau butir per butir konsensus yang sudah disepakati, namun ASEAN akan terus meninjau implementasi solusi tersebut oleh junta Myanmar yang juga ikut menyepakatinya.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Drone Rusia Jatuh di Rumania dalam Gempuran ke Pelabuhan Biji-bijian Ukraina