TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia telah membangun dasar dalam menyelesaikan krisis Myanmar selama menjalankan mandat sebagai ketua ASEAN. RI dianggap sudah terlibat secara intensif dan komprehensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk upaya damai.

Retno mengatakan, sebagai presiden Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selama 9 bulan, Indonesia telah meluncurkan upaya senyap untuk membuat terobosan menyelesaikan krisis ini. Sekitar 145 pertemuan dengan semua pihak mencakup junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, dan kelompok-kelompok etnis, telah dilakukan Indonesia – termasuk yang dihadiri menteri luar negeri sendiri secara tatap muka.

“Konflik ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam hampir satu tahun. Tapi at least, dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai dibangun,” kata Retno saat wawancara khusus dengan Tempo di kantornya yang berada di Jakarta Pusat pada Selasa, 29 Agustus 2023.

“Mudah-mudahan, upaya RI akan diteruskan oleh Laos (yang akan menjabat Ketua ASEAN tahun depan). Akan sayang kalau tidak diteruskan karena tidak mudah mempertemukan satu stakeholder dengan stakeholder lain,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Myanmar telah dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan, NUG. Yang lainnya bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata di seluruh negeri, yang bersekutu dengan NUG dan beberapa tentara etnis minoritas dalam melawan junta.

Junta terus melakukan serangan terhadap lawan-lawannya. Blok Asia Tenggara, sejak akhir 2021 melarang militer menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis.

Langkah Indonesia untuk mengajak semua pemain kunci dalam konflik Myanmar memang merupakan upaya pertama yang dilakukan ASEAN. Indonesia terus mendorong penerapan kesepakatan damai yang dikenal sebagai five point of consensus, yang disepakati oleh jenderal tertinggi Myanmar dengan blok tersebut dua tahun lalu.

Tempo belum bisa mencapai junta militer dan para kelompok etnis di Myanmar untuk berkomentar soal perkembangan terkini di negara itu. Sementara surat elektronik yang dikirim ke tim komunikasi presiden NUG seputar keketuaan Indonesia di ASEAN dan isu Myanmar belum segera dibalas.

<!--more-->

Konsensus Masih Acuan Utama ASEAN

Para pemimpin ASEAN telah kehilangan kesabaran terhadap junta atas kegagalannya menerapkan konsensus lima butir. Kesepakatan itu menyerukan segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Bersamaan dengan misi senyap Indonesia, beberapa bulan lalu Thailand melakukan manuver dengan menyeru supaya blok kembali menerima Junta Myanmar hingga mengklaim telah bertemu pemimpin sipil di negara itu, Aung San Suu Kyi. Banyak pihak menilai upaya diplomat top Bangkok itu mengerdilkan usaha yang dilakukan ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia.

Konsensus lima butir akan terus menjadi referensi utama dalam menangani krisis tersebut, kata Menteri Retno, menyiratkan blok tetap bersatu. Ia menyoroti upaya Indonesia sebagai ketua ASEAN merupakan pihak pendorong dalam mengupayakan perdamaian di negara itu. Pemangku kepentingan terkait di Myanmar lah yang akan memutuskan nasibnya sendiri.

Saat mendiskusikan konferensi para pemimpin ASEAN di Jakarta pada minggu depan, Retno kepada Tempo menegaskan, sesuai mandat yang disepakati oleh para pemimpin blok, implementasi konsensus oleh junta akan terus ditinjau. Namun, para pemimpin tidak akan mengulas poin tertentu konsensus damai tersebut.

Itu berarti, soal jangka waktu utusan khusus untuk Myanmar akan tetap terbatas pada keketuaan ASEAN saja. Pengamat, sebelumnya telah memberikan perhatian perlunya peninjauan terhadap poin utusan khusus dan kerangka waktu yang jelas dalam penyelesaian krisis Myanmar.

Sekitar 22 negara, termasuk anggota dan mitra wicara, serta 9 organisasi internasional akan berpartisipasi dalam KTT ASEAN di Jakarta pada 5 - 7 Oktober 2023. Para jenderal Myanmar masih dilarang untuk menghadiri rapat tingkat tinggi itu.

Selain isu Myanmar yang menjadi perhatian, ketegangan regional antara kekuatan besar yang bersaing seperti Amerika Serikat dan Cina, diperkirakan akan muncul di KTT ASEAN. ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit rangkaian pertemuan pekan depan, akan khusus membahas isu-isu keamanan yang biasanya berlangsung panas.

Indonesia akan terus memastikan keketuaannya di ASEAN tidak terganggu, dengan mengedepankan prioritas jangka panjang hingga penguatan kelembagaan. Jakarta juga akan melakukan pemaparan rencana aksi gugus ekonomi yang mencakup sejumlah klaster seperti energi, energi, kesehatan, ketahanan pangan, dan keuangan, hingga menggelar forum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Russia Today Tayangkan Video Marinir Amerika Serikat, Ditahan atas Tuduhan Mata-mata