TEMPO.CO, Jakarta - Warga Malaysia di enam negara bagian menuju tempat pemungutan suara pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Pemilihan kepala daerah ini dinilai sebagai ujian besar dukungan bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Pemilihan di negara bagian Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah tidak akan berdampak langsung pada mayoritas dua pertiga suara Anwar di parlemen. Namun bila partai oposisi menang di 6 negara bagian itu, maka akan mengancam stabilitas pemerintahan Anwar Ibrahim.

Aliansi multi-etnis Anwar yang progresif, Pakatan Harapan, saat ini memegang kekuasaan di tiga dari enam negara bagian. Sisanya dikendalikan oleh Perikatan Nasional, sebuah blok oposisi konservatif yang semakin populer di kalangan mayoritas Muslim Melayu di negara itu.

Perikatan, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, membuat terobosan signifikan di jantung Melayu dalam pemilihan nasional terakhir pada November 2022. Perikatan Nasional mencitrakan diri sebagai partai bersih dari korupsi. Koalisi ini juga mengkritik keras Anwar Ibrahim karena membentuk aliansi dengan mantan saingan koalisinya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang tersangkut korupsi, untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.

Survei yang dilakukan menjelang pemungutan suara hari Sabtu menunjukkan blok Anwar dan Muhyiddin diperkirakan akan mempertahankan kendali di masing-masing negara bagian. Perikatan Nasional kemungkinan menangguk dukungan suara di wilayah mayoritas Melayu di keenam negara bagian.

Dalam jajak pendapat oleh Merdeka Center dan Ilham Center juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat di kalangan pemilih atas masalah ekonomi seperti kenaikan harga, pertumbuhan yang melambat, dan ringgit yang melemah.

Asyraf Zainal Ludin, seorang pemilih Melayu berusia 28 tahun di distrik Selangor, Selayang berharap inisiatif yang diumumkan oleh pemerintah Anwar dapat mengubah perekonomian. "Semoga siapa pun yang menang dapat membuat perubahan bagi negara ini, terutama di Selayang tempat saya dilahirkan dan dibesarkan sepanjang hidup saya," katanya, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Sejak berkuasa, Anwar Ibrahim fokus memperkenalkan reformasi ekonomi dan institusional, termasuk mengurangi subsidi bagi orang kaya, melonggarkan aturan pencatatan bagi perusahaan, dan menghapus hukuman mati wajib. Namun para kritikus telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap konten online dan meningkatnya intoleransi terhadap komunitas LGBTQ di negara itu. Anwar mengatakan hak LGBTQ tidak akan diakui oleh pemerintahannya.

REUTERS

Pilihan Editor: Rusia Tembak Jatuh 20 Drone Ukraina di Dekat Krimea