KPU Inggris Akui Jadi Korban Peretasan, Data Pemilih Bocor

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 8 Agustus 2023 21:17 WIB

Sebuah tanda terlihat di TPS di Wakefield, Inggris, 23 Juni 2022. REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Situs Komisi Pemilihan Umum Inggris jadi korban peretasan, sehingga data pemilih bocor. Komisi Pemilihan, badan independen yang mengawasi pemilihan dan mengatur keuangan politik, mengatakan insiden itu terungkap tahun lalu.

Namun Komisi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang identitas aktor di balik peretasan dan mengatakan insiden itu menunjukkan institusi demokrasi Inggris tetap menjadi target peretas. Mereka memiliki akses ke server yang menyimpan email, sistem kontrol, dan salinan daftar pemilih.

Keamanan pemilu muncul sebagai masalah utama di banyak negara sejak pejabat AS menemukan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden 2016 untuk meningkatkan kampanye Gedung Putih Donald Trump.

Sebuah komite parlemen Inggris mengatakan pada tahun 2020 bahwa Rusia ikut campur dalam referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014, sambil mencatat dugaan campur tangan serupa dalam referendum Brexit.

"Kami tahu sistem mana yang dapat diakses oleh aktor yang bermusuhan, tetapi tidak dapat mengetahui secara pasti file apa yang mungkin atau mungkin tidak diakses," kata Kepala Eksekutif Komisi Pemilihan Shaun McNally dalam sebuah pernyataan.

"Serangan yang berhasil ... menyoroti bahwa organisasi yang terlibat dalam pemilu tetap menjadi target, dan harus tetap waspada terhadap risiko proses seputar pemilu kita."

Advertising
Advertising

Sebagian besar data dalam daftar - termasuk nama dan alamat mereka yang terdaftar untuk memilih antara 2014 dan 2022 dan nama pemilih di luar negeri - sudah ada dalam domain publik, tambah komisi itu.

Peretas pertama kali mengakses sistem Komisi Pemilihan Umum pada Agustus 2021 dan insiden itu teridentifikasi pada Oktober 2022, kata komisi itu.

Inggris November lalu membentuk gugus tugas menteri untuk mengatasi ancaman campur tangan asing dalam pemilihannya, sementara undang-undang keamanan nasional yang baru disahkan memberikan hukuman yang lebih tinggi untuk pelanggaran semacam itu.

Komisi Pemilihan telah bekerja sama dengan National Cyber Security Center (NCSC) Inggris dan pakar eksternal untuk menyelidiki insiden tersebut dan sejak saat itu telah melakukan perbaikan pada keamanan sistem TI-nya, katanya.

REUTERS

Pilihan Editor Kementerian Luar Negeri Buka Suara PMI Diduga Jadi Korban Malpraktik Rumah Sakit di Polandia

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

6 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Profil Alan Walker yang Banjir Pesan Setelah Bagikan Nomor Telepon Menjelang Konser di Jakarta

2 hari lalu

Profil Alan Walker yang Banjir Pesan Setelah Bagikan Nomor Telepon Menjelang Konser di Jakarta

DJ ternama, Alan Walker menghebohkan publik lantaran membagikan nomor telepon Indonesia menjelang konser di Jakarta. Lantas, siapakah Alan Walker?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

3 hari lalu

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

Koordinator Humas Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Eka Rosmalasari angkat bicara soal penarikan vaksin AstraZeneca secara global.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya