TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong mengakui serangkaian skandal politik di Singapura, termasuk kasus korupsi dan pengunduran diri anggota parlemen senior, telah menjadi "kemunduran" bagi partai yang berkuasa.

Wong mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pemerintah akan bekerja "dua kali lebih keras" untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga Singapura.

“Jika saya memiliki kesempatan untuk mengambil alih [sebagai perdana menteri], saya tahu bahwa ini bukan hanya tentang saya mengambil alih karena saya juga harus mendapatkan kepercayaan dari warga Singapura sendiri. Saya harus mendapatkan kepercayaan dan mandat mereka untuk memimpin negara ini,” katanya kepada BBC seperti dilansir Reuters pada Rabu, 26 Juli 2023.

Wakil PM Wong saat ini memang digadang-gadang merupakan kandidat kuat untuk menjadi perdana menteri Singapura selanjutnya. Negara-kota itu harus mengadakan pemilihan umum pada 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, negara yang stabil secara politik itu menyaksikan penyelidikan korupsi yang melibatkan Menteri Transportasi S. Iswaran. Muncul juga pengunduran diri dua anggota parlemen dari partai yang berkuasa, termasuk ketua DPR, yang berhenti karena hubungan yang tidak pantas.

Pemilih di Singapura telah mengajukan pertanyaan tentang mengapa pihak berwenang membutuhkan waktu tiga hari untuk mengungkapkan bahwa Iswaran ditangkap.

Ada kesan juga anggota parlemen tetap diizinkan untuk melanjutkan jabatan mereka ketika Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengetahui tentang perselingkuhan mereka sejak 2020.

Wong mengatakan biro antikorupsi memilih untuk mengungkap penangkapan Iswaran tiga hari setelah dilakukan karena "pertimbangan operasional".

Berkenaan dengan anggota parlemen, dia mengatakan Partai Aksi Rakyat, "menyadari dampak tindakan kita terhadap pihak yang tidak bersalah, termasuk keluarga, terutama pasangan dan anak-anak mereka". Partai penguasa itu telah memerintah Singapura tanpa gangguan sejak 1959.

Pilihan Editor: Singapura diguncang skandal perselingkuhan ketua parlemen dan korupsi menteri

REUTERS