TEMPO.CO, Jakarta - Setiap negara memiliki nama sebagai identitas masing-masing. Nama-nama ini mengandung makna yang berbeda-beda. Nama negara tidak selamanya sama. Beberapa negara pernah mengganti nama negaranya.

Perubahan nama ini sering kali dilakukan karena alasan politik, seperti menghapus memori kolonial atau mencerminkan ideologi pemerintahan yang berkuasa.

Dilansir dari World Atlas, pergantian nama suatu negara dimungkinkan untuk meningkatkan citra dan menghormati tokoh yang berpengaruh di negara tersebut.

Berikut sejumlah negara yang pernah mengganti nama:

1. Turkey menjadi Turkiye

Pada 1 Juni 2022, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa mereka menerima surat dari menteri Luar Negeri Turkey, Mevlut Cavusoglu, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres. Surat itu berisi permintaan penggantian nama internasional dari “Turkey” menjadi “Turkiye”.

Perubahan nama tersebut telah berlaku resmi sejak surat itu diterima oleh PBB. Mevlut Cavusoglu pun juga telah mengumumkan pengajuan resmi surat tersebut kepada organisasi internasional lainnya pada 31 Mei 2022.

Sebelumnya, pada Januari 2022, Presiden Erdogan dalam pidatonya menegaskan rencana pergantian nama resmi negara Turkey menjadi Turkiye.

Menurut Kamus Cambridge, istilah Turkey merujuk pada definisi sesuatu yang gagal atau orang-orang konyol. Sementara, kata Erdogan, Turkiye lebih mewakili ekspresi budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turkey.

2. Makedonia menjadi Makedonia Utara

Makedonia juga mengalami perubahan nama. Pada awalnya, negara ini dikenal sebagai Republik Makedonia. Namun pada 2019, nama negara tersebut diubah menjadi Republik Makedonia Utara. Tindakan ini dilakukan Perdana Menteri Zoran Zaev dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antara negaranya dengan Yunani.

Sebelumnya, penggunaan nama Makedonia telah menjadi sumber konflik antara pemerintah Makedonia dan pemerintah Yunani di Athena selama beberapa dekade. Untuk mencapai rekonsiliasi, Makedonia memutuskan untuk mengubah namanya setelah memperoleh keanggotaan dalam Uni Eropa dan NATO, bersama dengan Yunani.

3. Republik Ceko menjadi Czechia

Untuk meningkatkan upaya pemasaran identitas negaranya di panggung internasional, pejabat Republik Ceko memutuskan untuk mengubah nama negara menjadi Czechia pada 2016. Penggunaan nama tunggal dianggap lebih mudah dipromosikan.

Mereka berpendapat bahwa Republik Ceko masih tergolong negara yang relatif baru. Pada 1993, Republik Ceko meraih kemerdekaan bersama dengan Republik Slovakia setelah pecahnya Cekoslovakia menjadi dua negara.

Oleh karena itu, para pejabat di Republik Ceko percaya bahwa perubahan besar dalam negara mereka bukanlah hal yang perlu dihindari. Sebaliknya, perubahan tersebut dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk kemajuan negara Czechia.

4. Burma menjadi Myanmar

Negara ini mengalami perubahan nama dari "Burma" menjadi "Myanmar" dan akhirnya menjadi "Republik Persatuan Myanmar". Junta militer melakukan perubahan nama ini pada 1989, setahun setelah terjadi kekerasan yang menewaskan beberapa orang dalam upaya menekan pemberontakan rakyat.

Perubahan nama ini telah diakui oleh beberapa negara, termasuk Prancis dan Jepang serta PBB. Di sisi lain, penggunaan istilah "Myanmar" meningkat ketika proses transisi menuju demokrasi dimulai pada 2012, meskipun dalam bahasa Prancis, istilah "Birmanie" tetap digunakan secara umum.

5. Swaziland menjadi eSwatini

Dalam rangka memperingati 50 tahun kemerdekaan Swaziland dari kekuasaan Inggris, Raja Mswati III secara resmi mengumumkan pada April 2018 bahwa negara tersebut akan mengubah namanya menjadi eSwatini.

Pergantian nama ini dipilih dengan alasan untuk mencerminkan bahwa negara tersebut adalah tanah asli dari suku Swazi. Meskipun perubahan nama ini menimbulkan perdebatan, langkah ini diambil untuk sepenuhnya melepaskan identitas penjajah dan kembali ke nama kuno.

"Negara-negara di Afrika mendapatkan kembali kemerdekaan mereka dengan mengadopsi kembali nama kuno mereka sebelum mereka dijajah. Jadi mulai sekarang, negara ini secara resmi akan dikenal sebagai Kerajaan eSwatini," ujar Raja Mswati III.

6. Ceylon menjadi Sri Lanka

Negara yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka sebelumnya dikenal dengan nama Ceylon. Sama seperti eSwatini, setelah 39 tahun berlalu, pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk mengubah nama lembaga-lembaga negara yang masih menggunakan nama-nama kolonial Inggris pada 2011. Tindakan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai resolusi tahun baru yang bertujuan untuk menghilangkan jejak penjajahan masa lalu.

7. Dahomey menjadi Benin

Pada masa lalu, Benin dikenal sebagai Dahomey. Negara ini terletak di wilayah Afrika Barat. Benin merujuk pada kerajaan yang berada di Teluk Guinea dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Dahomey meraih kemerdekaan pada 1960 setelah lebih dari setengah abad menjadi jajahan Prancis. Pada 1975, Dahomey mengubah namanya menjadi Republik Rakyat Benin setelah 15 tahun merdeka dari Prancis.

Pilihan Editor: Inilah Alasan 3 Kota di Asia Ini Berganti Nama