TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pengacara warga negara Australia yang menjadi buron otoritas Hong Kong karena dianggap melawan undang-undang keamanan, mengatakan dia dikejar ketika "menjalankan hak demokrasi" menentang tindakan keras terhadap kebebasan berbicara.

Kevin Yam, 47 tahun, adalah salah satu dari delapan aktivis berbasis di luar negeri yang dituduh polisi Hong Kong melakukan pelanggaran keamanan nasional "serius", termasuk kolusi asing, dalam kasus pelanggaran undang-undang keamanan nasional Hong Kong.

Polisi pada hari Senin menawarkan hadiah HK$1 juta (Rp1,9 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan salah satu dari delapan orang tersebut.

Yam, yang bekerja sebagai pengacara jasa keuangan di Hong Kong selama 17 tahun, mengatakan dia tidak terlibat dalam aktivisme di sana selama beberapa tahun sebelum kembali ke Australia tahun lalu, dan surat perintah penangkapannya dapat memiliki "efek mengerikan bagi orang-orang di seluruh dunia. ".

"Hal-hal yang mereka tuduhkan terhadap saya, dan menaruh hadiah di atas kepala saya sekarang, semuanya untuk hal-hal yang telah saya lakukan sejak saya kembali ke Australia," kata Yam, Kamis, 6 Juli 2023.

Polisi dan biro keamanan Hong Kong tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemerintah Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa "undang-undang keamanan nasional memiliki efek ekstrateritorial" yang diakui di bawah hukum internasional, dan kritik terhadap hadiah tersebut merupakan "standar ganda" dan "kemunafikan".

Juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning mengatakan pada hari Selasa bahwa Yam dan tujuh lainnya adalah "buronan" yang telah mendesak sanksi terhadap Hong Kong dan "telah lama terlibat dalam kegiatan anti-China".

Undang-undang campur tangan asing Australia melarang kekuatan asing untuk memantau aktivis dan menekan kebebasan berbicara. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa hadiah Hong Kong untuk Yam "tidak dapat diterima".

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional, yang menghukum subversi, kolusi dengan pasukan asing, dan pemisahan diri dengan hukuman penjara seumur hidup, di Hong Kong setelah protes anti-pemerintah yang terkadang disertai kekerasan pada 2019. Hong Kong mengatakan 260 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut, 79 di antaranya dihukum karena pelanggaran termasuk subversi dan terorisme.

Pemerintah dan aktivis Barat mengatakan undang-undang itu telah digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat di bekas jajahan Inggris itu. China dan Hong Kong mengatakan perlu memulihkan stabilitas di pusat keuangan itu.

Dewan Hukum Australia mengatakan prihatin dengan "penerapan ekstrateritorial" undang-undang tersebut dan hadiah pada Yam dan mantan anggota parlemen Hong Kong Ted Hui, yang telah tinggal di Australia sejak 2021.

Masyarakat Hukum Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya sedang menyelidiki keluhan keamanan nasional tentang seorang anggota sebagai akibat dari delapan surat perintah penangkapan, referensi yang menurut Yam ditujukan kepadanya.

Richard McGregor, seorang analis dari think tank Lowy Institute, mengatakan hadiah itu kemungkinan ditujukan untuk menghentikan warga Hong Kong lainnya berbicara di luar negeri. "Ini adalah hukum gaya Cina, yang tidak berhenti di perbatasan mereka sendiri," katanya.

Yam mengatakan, dia mulai berbicara tentang aturan hukum di Hong Kong dan tindakan keras karena teman-temannya dipenjara.

"Yang di penjara tidak bisa lagi angkat bicara. Yang di pengasingan, beberapa dari mereka merasa terlalu takut untuk berbicara," katanya. "Saya seorang warga negara Australia dan saya tinggal di negara saya sendiri sekarang. Saya merasa memiliki kewajiban moral untuk angkat bicara."

Yam, yang bersaksi dari jarak jauh ke panel kongres AS pada Mei tentang tekanan pada sistem hukum Hong Kong, mengatakan dia telah bertemu dengan "banyak anggota parlemen Australia", termasuk menteri luar negeri, untuk meningkatkan kesadaran tentang Hong Kong.

"Saya orang Australia - apa artinya berkolusi dengan pasukan asing ketika saya menggunakan hak demokrasi saya untuk bertemu dengan perwakilan saya? Bagaimana cara kerjanya?" katanya.

REUTERS

Pilihan Editor Sergei Lavrov Akan ke Indonesia untuk Hadiri Pertemuan ASEAN