3 Usulan Prabowo yang Ingin Rusia-Ukraina Damai, Begini Strateginya

Reporter

Tempo.co

Selasa, 6 Juni 2023 11:46 WIB

Artileri Ukraina menembak ke arah garis depan selama pertempuran sengit di tengah serangan Rusia di Ukraina, dekat Bakhmut, Ukraina, 13 April 2023. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Foto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan solusi damai terhadap konflik dua negara Rusia Ukraina pada Sabtu, 3 Juni 2023. Ia menyuarakan ide untuk menengahi gencatan senjata yang memuncak sejak 2022 lalu itu. Lantas, bagaimana bunyi langkah strategis yang disebut sebagai upaya diplomasi Indonesia untuk mengakhiri perang tersebut?

Usulan Prabowo terhadap Rusia-Ukraina

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengundang para pejabat pemimpin lembaga pertahanan dan militer dari seluruh dunia untuk menghadiri pertemuan Dialog Shangri-La di Singapura. Prabowo menyerukan deklarasi yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan Rusia dan Ukraina.

Ia menjabarkan multipoin rencana termasuk serangan amunisi dari kedua belah pihak dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur sejauh 15 kilometer (kira-kira 10 mil) dari posisi depan masing-masing negara. Zona demiliterisasi harus diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikirimkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Referendum PBB diadakan untuk memastikan objektivitas harapan mayoritas penduduk di wilayah bersengketa.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demiliterisasi adalah proses militer yang berhenti, pembebasan dari sifat-sifat kemiliteran dan melepaskan kekuasaan atau pendudukan di suatu daerah. Sedangkan menurut jurnal.ugm.ac.id, demiliterisasi bertujuan untuk menghilangkan penindasan terhadap kelas sosial bawah tanpa membatasi ruang instrumen militer.

“Saya mengusulkan supaya Dialog Shangri-La ini menemukan modus yang tepat … deklarasi secara sukarela mendesak Ukraina dan Rusia untuk memulai negosiasi”, tegas Prabowo.

Advertising
Advertising

Diketahui, proposal Indonesia adalah hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kyiv pada akhir Juni 2022 lalu. Sebagai pemimpin negara, Jokowi menawarkan opsi sebagai perantara perdamaian dan menghidupkan kembali pembicaraan tentang penghentian konflik. Ia juga ditunjuk sebagai ketua kelompok ekonomi besar G20 waktu itu.

Pro Kontra Usulan Prabowo

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Rezkinov menolak gagasan Prabowo Subianto. Dilansir dari Al Arabiya dan dikutip dari AFP, Oleksii yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau International Institute for Strategic Studies (IISS) selama dua hari menyampaikan bahwa ide tersebut dianggap ‘aneh’.

“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan dari Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator datang kepada kami dengan membawa rencana aneh ini”, katanya.

Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina Oleg Nikolenko menuturkan bahwa turut menampik usulan itu. Menurutnya, seharusnya Rusia yang harus menarik pasukan dari daerah teritorial negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelenskyy tersebut.

Rusia dianggap melancarkan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan setiap proposal memberi kesempatan musuh untuk memperkuat diri. Sementara itu, perwakilan negara yang dikepalai Vladimir Putin menepis tuduhan Ukraina mengenai kejahatan perang dan genosida.

Selain dari negara yang terlibat perang, kritikan juga datang dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles. “Kita harus membawa perdamaian, tetapi harus menjadi perdamaian yang adil, bukannya perdamaian dengan penyerahan”, jelasnya.

Berbeda pandangan, tawaran ide damai yang dicanangkan Prabowo Subianto, disebut merupakan hal konkret oleh salah satu pengajar di Universitas Paramadina Anton Aliabbas. Proposal itu dikatakan sudah jelas dan terukur dengan mudah.

“Gagasan Prabowo soal demiliterisasi, peran PBB, dan referendum bukan mengawang-awang, tapi jelas serta terukur”, terang Anton di Jakarta, pada Senin (05/06/2023).

Proposal yang dibawa menandakan Indonesia telah siap menjadi penengah konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, pilihan yang diinginkan sebagai mediator juga berperan aktif untuk mendorong agenda perundingan.

“Namanya gagasan perdamaian, terkadang bersifat trial dan error serta pasti menimbulkan pro kontra. Namun tidak ada yang salah dengan itu (gagasan Prabowo), karena sebanyak apapun rencana yang ditawarkan, tidak akan mengakibatkan korban jiwa. Dan ide damai memang harus di-exercise”, tukas Anton.

Pilihan editor: Belgia Selidiki Laporan Ukraina Gunakan Senjatanya di Dalam Wilayah Rusia

MELYNDA DWI PUSPITA

Berita terkait

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

57 menit lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

1 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

2 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

8 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

9 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

9 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

10 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

10 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya