TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan kata ‘Allah’ kembali dipersoalkan di Malaysia. Perdebatan ini muncul pada 15 Mei ketika keputusan pemerintah Malaysia untuk menarik banding terhadap keputusan yang memperbolehkan umat Kristen menggunakan kata "Allah" dalam publikasi telah memicu kontroversi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Pada bulan September 2021, dewan agama Islam Johor mencabut permohonan serupa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mengumumkan bahwa kementerian akan meninjau kembali perintah administratif yang dikeluarkan pada tahun 1986 mengenai penggunaan kata-kata "Allah", "Baitullah", "Solat", dan "Kaabah" oleh non-Muslim.

Ia menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan banding ini didasarkan pada kasus per kasus dan tidak ada prasangka.

Raja Malaysia khawatir sengketa penggunaan kata ‘Allah’

Pada Senin, 5 Juni 2023, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan kata "Allah" oleh kelompok non-Muslim. Ia prihatin bahwa isu ini dapat menimbulkan kontroversi dan dampak negatif terhadap persatuan dan harmoni negara jika tidak segera diselesaikan.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara penganugerahan penghargaan dan kehormatan federal yang berlangsung bersamaan dengan peringatan resmi hari ulang tahunnya di Istana Negara, Kuala Lumpur.

Dilansir Bernama, Raja menyatakan bahwa kontroversi seputar penggunaan kata "Allah" bukanlah perdebatan tentang terminologi dan linguistik, melainkan berkaitan dengan keyakinan agama umat Islam. Beliau menambahkan bahwa kebingungan semacam itu hanya akan membawa bencana.

"Saya sebagai kepala negara harus menyeimbangkan situasi saat ini dan pada saat yang sama memastikan penggunaan kata 'Allah' ditempatkan dengan benar, dengan mempertimbangkan keamanan nasional, kemaslahatan umat, serta peran saya dan penguasa Melayu lainnya sebagai pemimpin Islam," ujar Raja.<!--more-->

Raja minta warga tak ubah isu agama jadi politik

Pada hari Minggu, Raja meminta semua warga Malaysia untuk tidak mengubah isu agama menjadi polemik dan perselisihan politik. Beliau menekankan bahwa semua pihak harus menghormati posisi Islam sebagai agama negara, sesuai dengan Pasal 3 Konstitusi Federal.

Raja juga menambahkan bahwa semua pihak harus menghormati peran penguasa Melayu sebagai pemimpin Islam di masing-masing negara bagian.

"Namun demikian, agama-agama lain dapat tetap dipraktikkan secara damai. Semangat toleransi yang tumbuh di antara warga Malaysia dalam keragaman sebenarnya adalah fondasi kekuatan utama negara ini.

"Oleh karena itu, untuk membangun negara yang kuat, sukses, berwibawa, dan bermartabat, kita semua harus mening

Anwar sebut pemerintah akan perbaiki aturan

Mengenai hal ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan pada tanggal 23 Mei bahwa pemerintah akan memperbaiki peraturan yang bertentangan mengenai penggunaan kata "Allah" oleh non-Muslim.

Tujuannya adalah agar peraturan tersebut sejalan dengan keputusan sebelumnya oleh penguasa Melayu bahwa kata "Allah" tidak boleh digunakan oleh non-Muslim di Semenanjung. Namun, penggunaan kata tersebut akan diperbolehkan dengan syarat bagi non-Muslim di negara bagian Borneo.

Anwar menyatakan bahwa proposal untuk memperbaiki peraturan terkait penggunaan kata oleh non-Muslim akan diajukan dalam pertemuan Konferensi Penguasa yang akan diselenggarakan pada bulan Juli.<!--more-->

Anwar Ibrahim minta warga jangan gaduh

Sebelumnya, Anwar Ibrahim juga mengeluarkan seruan agar isu penggunaan kata "Allah" tidak lagi menjadi perdebatan terbuka guna menghindari kebingungan di kalangan umat Islam. Dalam sebuah acara di Shah Alam pada Kamis, 25 Mei 2023, Anwar mengungkapkan bahwa keputusan untuk mencabut banding terhadap penggunaan kata "Allah" dan tiga kata lainnya diambil setelah meminta pandangan dari mufti dan Raja.

Penggunaan kata "Allah" hanya diperbolehkan bagi umat Muslim di Semenanjung Malaysia. Namun, ada beberapa pengecualian yang ketat di Sabah dan Sarawak.

"Kata 'Allah' dapat dibahas (oleh non-Muslim), tetapi dalam pertemuan tertutup. Kita harus menghindari kebingungan di masyarakat," kata Anwar.

Anwar menjelaskan bahwa alasan pencabutan banding tersebut adalah karena Jaksa Agung memandang bahwa banding tersebut tidak sejalan dengan keputusan Konferensi Penguasa. Perdana Menteri menyatakan bahwa ia telah membahas masalah ini dengan Yang di-Pertuan Agong, dan Raja Malaysia menegaskan bahwa semua keputusan harus sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Konferensi Penguasa.

Sementara itu, Anwar mendorong para ulama untuk berani dan tulus dalam memberikan teguran demi meningkatkan martabat umat Islam dan negara. "Para pemimpin perlu mendengarkan dan menerima kritik dari para ulama serta meresponsnya," ujarnya.

SITA PLANASARI | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Sejarah Tiananmen, Tragedi yang Disebut Media Barat Pembantaian