TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden pada Sabtu, 3 Juni 2023, menandatangani undang-undang yang menangguhkan plafon utang pemerintah Amerika Serikat sebesar US$31,4 triliun. Undang-undang ini mencegah Washington mengalami default atau gagal bayar pertama kalinya dengan hampir menyentuh ambang batas dalam dua hari.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat mengesahkan undang-undang tersebut pekan ini setelah Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy mencapai kesepakatan. Negosiasi di anatara keduanya berlangsung menegangkan.
Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada Senin jika Kongres gagal bertindak saat itu.
Biden menandatangani RUU itu di Gedung Putih. Sehari sebelumnya pada Jumat 2 Juni 2023, dalam pidato pertamanya kepada negara sebagai presiden di Oval Office, Biden juga memuji kesepakatan itu sebagai kemenangan bipartisan.
Penandatanganan RUU oleh Biden tertutup untuk pers. Itu menandai akhir yang sederhana dan simbolis dari krisis yang membuat marah Washington selama berbulan-bulan.
Perundingan plafon utang ini memaksa Biden untuk mempersingkat perjalanan internasional di Asia dan mengancam akan mendorong Amerika Serikat ke jurang krisis. Ketidakstabilan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam pengumumannya, Gedung Putih menyampaikan terimakasih kepada pimpinan DPR dan Senat atas kerja sama mereka. Video Biden yang menandatangani dokumen di Gedung Putih pun dirilis ke publik.
"Sangat penting untuk mencapai kesepakatan, dan ini adalah berita yang sangat baik bagi rakyat Amerika," kata Biden pada Jumat. "Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Tapi rakyat Amerika mendapatkan apa yang mereka butuhkan."
DPR yang dikuasai Republik memberikan suara 314 banding 117 untuk menyetujui aturan itu, dan Senat yang dikuasai Demokrat memberikan suara 63 banding 36.
Fitch Ratings mengatakan pada Jumat bahwa peringkat kredit "AAA" Amerika Serikat akan tetap dalam pengawasan negatif, meskipun ada kesepakatan yang akan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.
