Amerika Serikat Perpanjang Tenggat Waktu Gagal Bayar Utang Jadi 5 Juni 2023

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 27 Mei 2023 16:30 WIB

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menghadiri sidang Komite Cara dan Sarana DPR AS tentang Permintaan Anggaran tahun fiskal 2024 Presiden Joe Biden di Capitol Hill di Washington, AS, 10 Maret 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Jumat memperpanjang batas waktu paling cepat untuk penetapan gagal bayar utang (default) pemerintah dari 1 Juni menjadi 5 Juni 2023. Keputusan Yellen memberikan lebih banyak waktu kepada Gedung Putih dan para anggota Kongres Partai Republik untuk mencapai kesepakatan.

"Berdasarkan data terbaru yang tersedia, kami kini memperkirakan bahwa perbendaharaan negara (Treasury) tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pemerintah jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang paling lambat 5 Juni," kata Yellen dalam surat berisi informasi terbaru yang ditujukan kepada para pemimpin Kongres.

Dalam surat itu, Yellen mengatakan Departemen Keuangan akan melakukan pembayaran terjadwal dengan total lebih dari US$130 miliar pada 1 dan 2 Juni, termasuk pembayaran kepada veteran, penyedia Medicare, dan penerima Jaminan Sosial.

Namun dia menambahkan, itu akan membuat pemerintah hanya memiliki sedikit uang tunai. Yellen memproyeksikan bahwa pemerintah tidak akan memiliki cukup uang untuk membayar semua tagihannya yang jatuh tempo pada minggu berikutnya, mulai 5 Juni.

"Jika Kongres gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global kita, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kita mempertahankan kepentingan keamanan nasional kita," tulis Yellen.

Advertising
Advertising

AS "kemungkinan besar" akan gagal membayar utang pemerintah pada awal Juni dan kemungkinan paling cepat pada 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan batas utang, ungkap Yellen dalam sebuah surat serupa pada Senin pekan ini.

Tenggat waktu 1 Juni itu dipertanyakan oleh beberapa anggota Kongres dari Partai Republik dan beberapa hari lebih cepat daripada perkiraan sejumlah lembaga riset lainnya.

Negosiator untuk anggota Republik di Kongres dan pemerintahan Biden telah membahas kesepakatan yang akan menaikkan batas utang selama dua tahun dengan imbalan pemotongan pengeluaran pemerintah diskresioner.

Namun, belum ada kesepakatan yang diselesaikan. Dan setiap kesepakatan yang dicapai harus mendapatkan dukungan baik di DPR maupun Senat.

Depkeu AS menerapkan sebuah kebijakan luar biasa tambahan melalui penukaran sekuritas Treasury pada Kamis, imbuh Yellen. Ia terus memperingatkan risiko dari kebuntuan batas utang, seraya menambahkan bahwa biaya peminjaman Treasury meningkat substansial untuk sekuritas yang jatuh tempo pada awal Juni.

Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings pada Rabu lalu mengumumkan bahwa pihaknya menempatkan peringkat jangka panjang mata uang asing issuer default rating (IDR) AAA AS ke "pengawasan negatif" karena kebuntuan plafon utang terus berlanjut.

Pilihan Editor: Washington Bungkam sementara Tenggat Plafon Utang Kian Dekat

REUTERS

Berita terkait

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

1 hari lalu

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

1 hari lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

1 hari lalu

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

1 hari lalu

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

1 hari lalu

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

1 hari lalu

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Baca Selengkapnya