TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Nasional Ekuador, Selasa, 16 Mei 2023, memulai sidang pemakzulan terhadap Presiden Guillermo Lasso, yang dapat dicopot dari jabatannya, meskipun proses tersebut meningkatkan kemungkinan ia akan membubarkan badan legislatif untuk menghindari pemungutan suara akhir.

Sembilan puluh dua suara dari 137 anggota majelis diperlukan untuk mencopot Lasso, yang menurut politisi oposisi mengabaikan peringatan penggelapan terkait kontrak di perusahaan transportasi minyak milik negara Flopec.

Lasso membantah tuduhan itu, mengatakan pemerintahannya membuat perubahan pada kontrak - yang ditandatangani bertahun-tahun sebelum dia menjabat - untuk menguntungkan negara, atas saran dari pengawas keuangan Ekuador.

Oposisi, termasuk anggota partai mantan Presiden Rafael Correa - yang dituduh melakukan korupsi - telah diperkuat setelah terpilihnya kembali Virgilio Saquicela sebagai presiden Majelis Nasional pada Minggu.

Dua anggota parlemen oposisi akan mengajukan kasus terhadap Lasso, yang nantinya bisa membela diri. Pemungutan suara terakhir diharapkan berlangsung paling lambat pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Untuk menghindari pemakzulan, Lasso dapat menyerukan apa yang disebut "kematian dua arah", sebuah kekhasan konstitusional yang memungkinkan presiden Ekuador mengadakan pemilihan awal untuk jabatan mereka dan Majelis Nasional dalam keadaan tertentu, seperti ketika badan legislatif memblokir fungsi pemerintah tersebut.

"Opsi itu selalu dipertimbangkan dan tersedia, dan keputusan ada di tangan presiden," kata Juan Pablo Ortiz, sekretaris hukum kepresidenan, kepada media digital lokal Senin lalu.

Jika Lasso lengser, ia akan digantikan oleh Wakil Presiden Alfredo Borrero. Jika Lasso memilih membubarkan majelis, ia akan memerintah dengan undang-undang yang diterbitkan lewat dekrit hingga pemilihan baru digelar, menurut konstitusi Ekuador.

Mahkamah pemilu Ekuador harus memutuskan tanggal pemilu baru dalam waktu tujuh hari sejak pembubaran majelis.

Majelis memilih untuk melanjutkan proses pemakzulan Selasa lalu dengan 88 suara mendukung dari 116 legislator yang hadir.

Beberapa anggota parlemen mengatakan pembubaran apa pun akan melanggar konstitusi dan akan menolak untuk mematuhinya. Pemerintah dan sekutunya mempertanyakan legalitas proses pemakzulan.

REUTERS

Pilihan Editor: India Pertimbangkan Uji Obat Sirup Batuk Sebelum Ekspor