TEMPO.CO, Jakarta –Dua partai oposisi utama Thailand pada Senin, 15 Mei 2023, sepakat untuk membentuk koalisi yang berkuasa setelah mereka mengalahkan saingan yang didukung militer dalam pemilu akhir pekan yang telah menguasai pemerintah selama hampir satu dekade.

Pemimpin oposisi Thailand dari Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, memastikan pihaknya telah melakukan kontak dengan Pheu Thai dan partai-partai oposisi untuk membentuk koalisi. Mereka memperingatkan jangan ada yang ikut campur hasil dari Pemilu Thailand.

Limjaroenrat mengatakan dia telah mengusulkan aliansi yang akan menguasai 309 kursi dan dia siap untuk menjadi perdana menteri. Partai Move Forward menempati posisi pertama dalam pemilihan hari Minggu, diikuti oleh oposisi kelas berat populis Pheu Thai

Pria berusia 42 tahun itu mengatakan semua pihak harus menghormati hasil pemilu dan tidak ada gunanya menentangnya. "Saya tidak khawatir tapi saya tidak ceroboh," kata Limjaroenrat dalam konferensi pers pada Senin, 15 Mei 2023.

"Ini akan menjadi harga yang cukup besar untuk dibayar jika seseorang berpikir untuk menyanggah hasil pemilu atau membentuk pemerintahan minoritas,” ujarnya menambahkan.

Move Forward dan Pheu Thai mengalahkan partai-partai yang memiliki hubungan dengan royalis tentara. Kepastian oposisi akan membentuk pemerintahan berikutnya masih kabur, dikarenakan aturan parlemen yang dirancang oleh militer setelah kudeta tahun 2014 yang condong mendukung sekutunya.

Untuk mengatur, kesepakatan mungkin perlu dibuat dengan banyak kubu, termasuk partai saingan dan anggota Senat yang ditunjuk junta dengan catatan mendukung partai konservatif yang dipimpin oleh para jenderal.

Senat mengambil bagian dalam pemungutan suara gabungan dari 750 kursi parlemen bikameral ihwal siapa yang menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Dukungan lebih dari setengah, dari dua majelis, atau 376 suara, diperlukan.

Pheu Thai, yang dikendalikan oleh keluarga miliarder Shinawatra mengatakan setuju dengan usulan Pita dan berharap dia beruntung dalam upaya menjadi perdana menteri.

<!--more-->

Militer Berpotensi Masih dalam Pemerintahan

Meskipun hasil pemilihan awal tampaknya menjadi pukulan telak bagi militer dan sekutunya, mereka masih dapat berperan dalam pemerintahan. Aturan parlementer yang berpihak dan beberapa pialang kekuasaan masih berpengaruh di belakang mereka.

Move Forward didorong oleh gelombang minat di kalangan pemuda atas agenda liberal dan janji perubahan yang berani, termasuk memecah monopoli dan mereformasi undang-undang yang menghina monarki.

Partai membuat terobosan dibanding beberapa kubu konservatif. Ia menambahkan dimensi baru pada perebutan kekuasaan yang selama bertahun-tahun berpusat pada keluarga miliarder Shinawatra, kekuatan pendorong di belakang Pheu Thai, dan pembentukan pro-militer, yang menghasilkan dua dekade kegaduhan yang terus berlangsung.

Pita mengatakan Move Forward akan melanjutkan rencananya untuk mengubah undang-undang lese majeste yang ketat terhadap penghinaan terhadap monarki. Para kritikus menilai itu telah digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara. Istana Thailand tidak mengomentari hukum atau penggunaannya.

Undang-undang menghukum penghinaan yang dirasakan hingga 15 tahun penjara, dengan ratusan orang menghadapi dakwaan. Beberapa di antaranya berada dalam penahanan pra-sidang.

Pita mengatakan parlemen akan menjadi forum yang tepat untuk mengupayakan amandemen undang-undang tersebut.

"Kami akan menggunakan parlemen untuk memastikan bahwa ada diskusi komprehensif dengan kedewasaan, dengan transparansi tentang bagaimana kami harus bergerak maju dalam hubungan antara monarki dan massa," katanya.

REUTERS

Pilihan Editor: Utusan Khusus China Memulai Tur Perdamaian ke Ukraina, Rusia dan Eropa